.jpg)
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
KUMPULAN MATERI DAN SOAL TATA NEGARA,
FALSAFAH DAN IDEOLOGI, SEJARAH, UUD 1945,
DAN PENGETAHUAN UMUM
P4
1. Pengertian Pokok Mengenai PANCASILA
a. Arti Kata dan Asal-usul Istilah PANCASILA
Etimologi:
- huruf i biasa, berarti berbatu sendi y/ lima (sila=batu sendi, alas/dasar).
- huruf i panjang, bermakna lima aturan tingkah laku y/ penting.
Terminologi: larangan membunuh, mencuri, berzina, minum, berdusta.
b. Kedudukan dan Fungsi PANCASILA
? Jiwa Bgs INDONESIA: melekat erat pada aktivitas kehidupan bgs INDONESIA.
? Kepribadian BI: sikap mental, tingkah laku, amal jadi ciri khas.
? Pandangan hidup BI: sbg penujuk, penuntun, dan pegangan sikap.
? Falsafah hidup BI: diyakini memiliki kebenaran.
? Weltanschauung/philosophische grondslag: pandangan dunia/hidup.
? Perjanjian luhur rakyat INDONESIA: telah disepakati dan disetujui o/ rakyat.
? Cita-cita dan tujuan bgs INDONESIA: cita-cita mencapai masyarakat adil dan makmur.
? Dasar negara RI: dasar pedoman dlm mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara.
? Sumber dari segala sumber hukum: TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 (Jo. TAP MPR No.
V/MPR/1973 dan TAP MPR No. IX/MPR/1978).
? Landasan Idiil: mengenai landasan GBHN.
Sehubungan dgn kedua fungsi pokok PANCASILA sbg pandangan hidup bgs (a-g) dan PANCASILA
sbg dasar negara (h-j), maka sbg dasar negara pengamalannya bersifat objektif. dlm arti bahwa
pengamalannya didasarkan kepada ketentuan dlm peraturan perundang-undangan. Sedangkan sbg
pandangan hidup, bersifat subjektif dan pengamalannya diserahkan kepada individu masing-masing
tanpa disertai sanksi hukum.
c. PANCASILA y/ resmi dan y/ harus kita hayati serta amalkan: y/ tercantum dlm Alenia ke IV
Pembukaan UUD 45 y/ diperkuat o/ INPRES No. 12 tahun 1968 tgl 13 April 1968 mengenai ‘rumusan
dan tata urutan PANCASILA sebagaimana dimuat dlm Pembukaan UUD 45, dinyatakan sbg rumusan
dan tata urutan y/ resmi dlm penulisan, pembacaan, dan pengucapan PANCASILA.
- Theokrasi Absolut: bila sila pertama tdk dikaitkan dgn sila lainnya.
- Kosmopolitanisme: paham y/ tdk mengakui adanya negara nasional.
- Sovinisme: paham kebangsaan y/ sempit spt Nazisme dan Fasisme.
- Liberalisme: sila ke empat.
- Sosialisme y/ atheis atau y/ tdk demokratis.
PANCASILA y/ resmi dan y/ harus kita hayati serta amalkan menurut Yuridis Konstitusional seperti di
atas, juga karena alasan moral (moralitas mc y/ beragama) dan alasan asas berfikir logis (menunjukkan
suatu rangkaian tingkat dlm luasnya isi, tiap-tiap sila y/ di belakang sila lainnya merupakan
pengkhususan dari sila y/ di mukanya).
Ekaprasetia Pancakarsa: tekad y/ tunggal u/ melakukan lima kehendak.
2. PANCASILA sbg Falsafah Bgs INDONESIA
a. Falsafah (Filsafat) PANCASILA: kekhasan dari PANCASILA ialah bahwa sila-sila PANCASILA itu
harus kita lihat sbg satu rangkaian kesatuan, harus kita pahami sbg satu totalitas y/ susunan dan
bentuknya hirearkhis piramidal. Dlm hal inilah kita katakan PANCASILA suatu sistem filsafat.
0813-2074-9020
1
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
b. Nilai-nilai dlm PANCASILA
Definisi nilai menurut Prof. Notonagoro:
- Nilai materiil: segala sesuatu y/ berguna bagi unsur mc.
- Nilai vital: segala sesuatu y/ berguna bagi mc u/ dpt mengadakan kegiatan dan aktivitas.
- Nilai kerohanian: segala sesuatu y/ berguna bagi rohani mc. (kebenaran, keindahan, kebaikan,
religius).
c. Pandangan Intergralistik dlm PANCASILA; menurut Prof. Dr. Soepomo dlm sidang BPUPKI tgl 31
Mei 45 (stateside):
? Teori Perseorangan (individualistik): diajarkan o/ Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau,
Herbert Spencer dan H.J. Laski y/ diterapkan di Eropa Barat dan Amerika y/ bersifat liberal.
? Teori golongan (class theory): diajarkan o/ Marx, Engels dan Lenin di mana negara dianggap sbg
alat dari suatu golongan u/ menindas gol lain.
? Teori Integralistik: diajarkan o/ Spinoza, Adam Muller, Hegel, di mana negara tdk u/ menjamin
suatu gol, tetapi u/ menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya.
d. PANCASILA sbg Ideologi Negara: Ideologi berasal dari bahasa Yunani idein (melihat) dan logia
(kata, ajaran) y/ scr harfiah diartikan sbg ilmu tentang idea, cita-cita, gagasan atau buah pikiran. di
mana ideologi PANCASILA diharapkan mampu berperan membimbing semua warga negara dlm usaha
mengisi kemerdekaan INDONESIA dgn tetap berpedoman kepada ke lima sila PANCASILA.
Ideologi PANCASILA merupakan paduan gagasan dasar mengenai hidup dan kehidupan bgs
INDONESIA dlm bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
3. HAM dlm PANCASILA dan PANCASILA dlm Lambang Negara
Magna Charta (1215) di Inggris; Revolusi Perancis (1789); 10 Desember 1948 The Universal Declaration of
Human Rights.
Hak-hak dan kebebasan dasar mc dlm UUD 45: Hak dlm lapangan politik (pasal 28); Hak dlm lapangan
ekonomi (pasal 27 ayat 2); Hak dlm lapangan sosial (pasal 30); Hak dlm lapangan kebudayaan (pasal
31); Kebebasan dasar (pasal 29 ayat 2).
Kewajiban thd negara: kewajiban membela negara (pasal 30); kewajiban patuh pada UU termasuk aturan
hukum y/ tertulis dan pada penguasa; kewajiban membayar pajak, Bea dan cukai menurut ketentuan y/
ada.
a. HAM dlm PANCASILA: dijaminnya kebebasan beribadah; berhak u/ diperlakukan pantas; kesadaran
kebangsaan INDONESIA; hak mengeluarkan pendapat, berkumpul; melaksanakan kesejahteraan bagi
seluruh anggota masyarakat.
b. PANCASILA dlm Lambang Negara (Ketentuan mengenai Lambang Negara RI tertuang dlm
Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tgl 17 Oktober 1951)
Lambang Negara Garuda PANCASILA terbagi menjadi tiga bagian:
Burung Garuda y/ berdiri tegak dgn mengembangkan sayapnya ke kanan dan ke kiri, sedangkan
kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan.
Perisai berbentuk jantung y/ digantung dgn rantai pada leher Garuda. Perisai ini terbagi menjadi lima
ruangan, dan di masing-masing ruangan terlukis lambang sila-sila PANCASILA, satu lambang
pada tiap ruangan.
Semboyan berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, ditulis pada pita y/ dicengkram kaki Garuda.
4. Pemahaman PANCASILA dari segi Sejarah
a. PANCASILA dlm Kehidupan Masyarakat INDONESIA sebelum tahun 1945
Presiden Soeharto dlm pidatonya pada peringatan hari ulang tahun ke-24 Parkindo tgl 15
November 1969 di Surabaya, mengatakan bahwa PANCASILA telah lahir melalui proses y/
panjang dan telah berakar kuat pada kepribadian bgs INDONESIA.
Ir. Soekarno dlm pidato sambutannya tgl 19 September 1951 di mana UGM memberikan gelar
Doctor Honoris Causa dlm ilmu hukum, menyatakan bahwa PANCASILA telah tergurat pada jiwa
bgs INDONESIA.
Dlm unsur silanya terdapat bukti bahwa masyarakat INDONESIA telah mempunyai kepercayaan
dan agama; sifat saling menolong; hubungan antar individu dgn masyarakat sangat erat;
bermusyawarah u/ mufakat; dan suka bergotong-royong.
b. Sejarah Perumusan PANCASILA sbg Dasar Negara
Akhir tahun 1944, bintang Jepang mulai suram.
7 September 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan INDONESIA.
8 September 1944, Bendera dan Lagu kebangsaan boleh disejajarkan.
0813-2074-9020
2
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
1 Maret 1945, Pemerintah militer Jepang di Jawa di bawah pimpIndonesian Saiko Shikikan
(Panglima Tertinggi) Harada Kumakichi mengumumkan pembentukan suatu badan bernama
Dokuritsu Junbi Cosakai (BPUPKI).
29 April 1945, pada hari ulang tahun Tennoo Heika diumumkan nama anggotanya
28 Mei 1945 pelantikan o/ LetJen Harada Kumakichi dgn dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat sbg
ketua dan 60 anggotanya.
BPUPKI melaksanakan sidang hanya dua kali yaitu 29 Mei – 1 Juni 1945 (Sidang I), dan 10 – 17
Juli 1945 (Sidang II).
29 Mei 1945, Mr. Muh. Yamin mengucapkan prasaran dgn judul ‘Asas dan Dasar Negara
Kebangsaan RI’ dgn mengajukan 5 asas yaitu: Peri Kebangsaan; Peri Kemanusiaan; Peri
Ketuhanan; Peri Kerakyatan; dan Kesejahteraan Rakyat.
31 Mei 1945, Prof. Dr. Soepomo mengemukakan: negara nasional y/ bersatu; takluk kepada Tuhan;
sistem badan permusyawaratan; sistem perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan; dan
hubungan antar bgs.
1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyatakan: Kebangsaan; Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan;
Mufakat atau Demokrasi; Kesejahteraan Sosial; Ketuhanan.
1 Juni 1945, dibentuk Panitia Kecil sebanyak 8 orang y/ bertugas sbg pemeriksa dan penampung
usul-usul.
22 Juni 1945, diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil dan BPUPKI y/ menghasilkan: 1.
Supaya selekas-lekasnya INDONESIA Merdeka; 2. Supaya Hukum Dasar y/ akan dirancang diberi
Preambule; 3. Supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujud suatu Hukum Dasar; 4. Membentuk
Panitia Kecil Penyelidik Usul-usul/Perumus Dasar Negara/Mukadimah Hukum Dasar. (Panitia
Sembilan dgn diketuai o/ Ir. Soekarno).
22 Juni 1945 malam jam 20.00, mengadakan sidang di Pegangsaan Timur 56 Jakarta menghasilkan
Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yaitu: Ketuhanan, dgn kewajiban menjalankan syare’at Islam bagi
pemeluk-pemeluknya; 2,3,4,5.
10 – 17 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang y/ ke-2 dgn tujuan menyiapkan Rancangan UUD
Negara INDONESIA Merdeka.
11 Juli 1945, membentuk tiga Panitia Kecil yaitu: Panitia Perancang UUD (19 orang: Ir. Soekarno);
Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan (22 orang: Drs. Moh. Hatta); Panitia Perancang
Pembelaan Tanah Air (22 orang: Abikusno Tjokrosujoso).
7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Dokuritsu Junbi Iinkai (PPKI) dgn Ir. Soekarno
Sbg Ketua dan anggota 21 orang.
14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyerah tanpa syarat.
17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan.
18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan memutuskan: 1. ‘Hukum Dasar’ pada Piagam
Jakarta menjadi Undang-Undang Dasar pada Pembukaan UUD; 2. ‘Ketuhanan dgn bla jadi
Ketuhanan Y/ Maha Esa; 3. “permusyawaratan perwakilan jadi permusyawaratan/perwakilan; 4.
Mensahkan dan menetapkan UUD; 5. Menetapkan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta menjadi
Presiden dan Wapres.
c. PANCASILA pada masa Republik INDONESIA
27 Desember 1949, Negara Kesatuan menjadi RIS dan berlaku Konstitusi RIS.
17 Agustus 1950, kembali ke Negara Kesatuan dan berlaku UUDS 1950.
5 Juli 1959, kembali ke UUD 45 dgn dikeluarkannya Dekrit Presiden y/ isinya: 1. Pembubaran
Konstituante; 2. Berlakunya kembali UUD 45 dan tdk berlakunya lagi UUDS-RI 1950; 3. Akan
dibentuknya MPRS dan DPAS dlm waktu singkat.
13 April 1068, dikeluarkan INPRES No. 12/1968 tentang rumusan dan tata urutan PANCASILA.
5. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan PANCASILA (P-4)
a. Latar Belakang perlunya P-4
1. Alasan pengalaman sejarah.
- Kemacetan sidang konstituante
- Pemberontakan
- Pemutarbalikan PANCASILA
2. Alasan pengembangan tugas ke masa depan.
- Pembangunan memerlukan perubahan sosial
- Modernisasi
- Infilterisasi
- Pergantian generasi
0813-2074-9020
3
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
- Pembangunan memasuki babak di tengah perjalanan
- Perkembangan dunia sangat cepat dan mendasar
b. Proses ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4
19 Desember 1974, Presiden menyatakan keprihatIndonesiannya mengenai PANCASILA.
16 Agustus 1975, dlm Pidato Kenegaraan di hadapan sidang DPR.
12 April 1976, mengemukakan gagasan mengenai pedoman u/ menghayati dan mengamalkan
PANCASILA y/ disebut Ekaprasetia Pancakarsa.
WANHANKAMNAS menyusunnya kemudian disampaikan ke Tim Sebelas u/ disaring u/ kemudian
disampaikan kepada Presiden.
SIUM MPR 1 Oktober 1977 pada acara pengambilan sumpah/janji para anggota MPR/DPR dgn
Presiden menyerahkan: 1. Rancangan Naskah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
PANCASILA; 2. Rancangan Naskah GBHN.
MPR membentuk: 1. Fraksi-fraksi; 2. Memilih ketua dan para Wakil ketua MPR/DPR; 3. Membentuk
Badan Pekerja MPR (BP-MPR) dgn keputusan No. 4./MPR/1977 y/ diketuai o/ H. Achmad Lamo
dari fraksi Utusan Daerah.
Tugas BP-MPR: 1. Menyiapkan Rancangan Ketetapan MPR; 2. Menyiapkan Rancangan Acara dan
Jadwal Sidang Umum MPR bulan Maret 1978.
BP-MPR membentuk 3 Panitia Ad Hoc (PAH), yaitu: 1. Panitia Ad Hoc I y/ bertugas menyusun Rantap
MPR mengenai GBHN; 2. PAH II bertugas menyusun Rantap MPR mengenai P – 4; 3 PAH III
bertugas menyusun Rantap dan Rantus lainnya.
Diadakan Pembicaraan TK I – IV dan tgl 21 Maret 1978 menetapkan Ketetapan MPR Nomor:
II/MPR/1978 tentang P – 4 atau Ekaprasetia Pancakarsa.
Eka: satu, tunggal; prasetia: tekad, janji luhur; Panca: lima; karsa: kehendak, hasrat. tekad y/ tunggal
u/ melaksanakan lima kehendak.
Disebut Ekaprasetia karena: 1. P – 4 itu bertolak dari tekad y/ tunggal, janji y/ luhur kepada diri sendiri
y/ didorong o/ kesadaran akan kodratnya sbg mahluk pribadi dan sekaligus sbg mahluk sosial; 2.
Pengalamannya lebih merupakan tekad y/ tumbuh dari kesadaran sendiri atau janji thd diri sendiri.
Disebut Pancakarsa karena: tumbuhnya hasrat pribadi u/ menghayati dan mengamalkan PANCASILA
itu didorong o/ kesadaran kodrat dan kemampuan mengendalikan diri.
c. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978
Konsiderans:
PANCASILA perlu dihayati dan diamalkan scr nyata
Demi adanya kesatuan bahasa, kesatuan pandangan dan kesatuan gerak langkah dlm hal
menghayati serta mengamalkan PANCASILA.
Diktum:
P – 4 tdk merupakan tafsir thd PANCASILA sbg dasar negara.
P – 4 dirumuskan scr sederhana, jelas dan mudah dipahami.
Naskah P – 4 sbg lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.
P – 4 merupakan penutupan dan pegangan hidup dlm kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Presiden selaku mandataris ditugasi u/ mengusahakan agar P – 4 dilaksanakan baik.
TAP MPR No. II/MPR/1978 mulai berlaku tgl 22 Maret 1978.
Lampiran
Pendahuluan
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan PANCASILA (Ekaprasetia Pancakarsa)
Sila Ketuhanan Y/ Maha Esa (4 butir):
Percaya dan takwa kepada Tuhan YME sesuai dgn agama dan kepercayaan masing-
masing menurut dasar kemanusiaan y/ adil dan beradab.
Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut
kepercayaan y/ berbeda-beda, sehingga terbIndonesia kerukunan hidup.
Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dgn agama dan
kepercayaannya.
Tdk memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
Sila Kemanusiaan y/ adil dan beradab (8 butir):
Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama mc.
Saling mencintai sesama mc.
Mengembangkan sikap tenggang rasa.
Tdk semena-mena thd orang lain.
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
0813-2074-9020
4
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Berani membela kebenaran dan keadilan.
Bgs INDONESIA merasa dirinya sbg bagian dari seluruh umat mc, karena itu
dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dgn bgs lain.
Sila Persatuan INDONESIA (5 butir):
Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bgs dan negara di atas
kepentingan pribadi atau golongan.
Rela berkorban u/ kepentingan bgs dan negara.
Cinta tanah air dan bgs.
Bangga sbg bgs INDONESIA dan bertanah air INDONESIA.
Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bgs y/ ber-Bhinneka Tunggal Ika.
Kerakyatan y/ dipimpin o/ hikmat kebijaksanaan dlm permusyawaratan/perwakilan (7 butir):
Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
Tdk memaksakan kehendak kepada orang lain.
Mengutamakan musyawarah dlm mengambil keputusan u/ kepentingan bersama.
Musyawarah u/ mencapai mufakat diliputi o/ semangat kekeluargaan.
Dgn itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan
musyawarah.
Musyawarah dilakukan dgn akal sehat dan sesuai dgn hati nurani y/ luhur.
Keputusan y/ diambil harus dpt dipertanggungjawabkan scr moral kepada Tuhan YME,
menjunjung tinggi harkat dan martabat mc serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat INDONESIA (12 butir):
Mengembangkan perbuatan-perbuatan y/ luhur y/ mencerminkan sikap dan suasana
kekeluargaan dan kegotong-royongan.
Bersikap adil.
Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Menghormati hak-hak orang lain.
Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
Menjauhi sikap pemerasan thd orang lain.
Tdk bersifat boros.
Tdk bergaya hidup mewah.
Tdk melakukan perbuatan y/ merugikan kepentingan umum.
Suka bekerja keras.
Menghargai hasil karya orang lain.
Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan y/ merata dan berkeadilan sosial.
Penutup
d. Lima Kunci Pokok u/ memahami P-4
1. P-4 merupakan penuntun sikap dan tingkah laku mc INDONESIA dlm kehidupan bermasyarakat
dan bernegara.
- P – 4 bukan tafsir thd PANCASILA, melainkan pedoman dan penuntun agar dgn berbuat
seperti itu terwujudlah PANCASILA dlm kenyataan.
- PANCASILA harus diamalkan dlm kehidupan sehari-hari.
2. P-4 didasarkan atas kemampuan dan kelayakan manusiawi.
- P – 4 akan mampu dilaksanakan o/ setiap mc INDONESIA.
- Setiap mc mempunyai keingIndonesian u/ mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan y/
lebih baik.
3. P-4 dikembangkan dari kodrat mc.
- Kodrat mc ialah sbg mahluk pribadi dan mahluk sosial.
- Mc hanya mempunyai arti apabila ia hidup bersama mc lainnya.
- Mc tdk saja membutuhkan pertolongan dan kerja sama, tetapi juga membutuhkan perhatian,
kasih sayang, harga diri, dll.
- Sifat kodrat mc sbg pribadi dan sbg anggota masyarakat itu harus dikembangkan scr selaras,
serasi dan seimbang.
- Kekuatan mc tdk terletak pada kekuatan dirinya sendiri, melainkan terletak pada
kemampuannya u/ bekerja sama dgn mc lainnya.
4. P-4 dikembangkan dari pandangan PANCASILA thd hubungan antara mc dan masyarakatnya.
- Kebahagiaan hidup akan terasa jika dpt dikembangkan keselarasan, keserasian dll.
- PANCASILA memandang bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai bila di atas.
5. P-4 berpangkal tolak pada kemampuan dan kemauan mengendalikan diri.
0813-2074-9020
5
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
- KepemimpIndonesian kepribadiannya tetap diletakkan dlm kerangka kesadaran kewajibannya
sbg mahluk sosial.
- Mc INDONESIA dituntun o/ kelima sila PANCASILA.
e. Pola Pelaksanaan P-4: Mendarahdagingkan P – 4 adl proses pendidikan dlm arti luas, karena itu perlu
dilakukan scr sadar, teratur dan berencana.
? PANCASILA sbg moral pembangunan
- Unsur mc dlm pembangunan sangat penting, sebab mc adl pelaku dan sekaligus tujuan dari
pembangunan itu sendiri.
- Setiap gerak, arah, dan cara-cara kita melaksanakan pembangunan harus senantiasa dijiwai
PANCASILA.
- PANCASILA akan menjadi sumber ketahanan nasional y/ merupakan modal perjuangan dlm
mencapai sasaran pembangunan.
? Faktor kepemimpIndonesian dlm rangka pelaksanaan PANCASILA
- KepemimpIndonesian dlm masyarakat harus dilandasi o/ nilai-nilai moral PANCASILA di
mana keteladanan memegang peranan y/ sangat menentukan.
- Seorang pemimpin harus bersikap sbg pengasuh y/ mendorong, menuntun dan membimbing
asuhannya.
- Beberapa prinsip utama dari kepemimpIndonesian PANCASILA:
Ing ngarso sung tulodo: seorang pemimpin lewat sikap dan perbuatannya harus mampu
menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan y/ dipimpinnya.
Ing madya mangun karso: seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat
berswakarsa dan berkreasi pada y/ dipimpinnya.
Tut wuri handayani: seorang pemimpin harus mampu mendorong y/ diasuhnya agar berani
berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab.
? Pola pelaksanaan P-4
a. Penataran pegawai RI.
b. Jalur pendidikan (keluarga, sekolah, lingkungan hidup, jalur media massa)
c. Jalur sosial politik
d. PANCASILA suasana y/ menunjang
- Semangat dan isi berbagai kebijaksanaan pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan
haruslah scr sadar mencerminkan jiwa dan norma PANCASILA.
- Aparatur negara
- KepemimpIndonesian dan pemimpin masyarakat
e. Pelestarian PANCASILA
0813-2074-9020
6
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
UUD 45
1. Pemahaman PANCASILA dari segi Yuridis Konstitusional
a. Hubungan PANCASILA dgn Proklamasi 17 Agustus 1945
b. PANCASILA dan UUD 1945: PANCASILA sbg pandangan hidup bgs perlu dituangkan dlm
peraturan perundang-undangan agar mempunyai kekuatan hukum y/ imperatif, y/ mengikat u/ ditaati
dan dilaksanakan. Dgn demikian pelaksanaan PANCASILA dilakukan o/ seluruh perundang-undangan
termasuk UUD 45.
? Bentuk peraturan perundangan RI: UUD; TAP MPR; UU; PERPU; PP; KEPPRES; Peraturan
Pelaksanaan lainnya.
? Sifat UUD 45: mengikat pemerintah, setiap lembaga negara dan lembaga masyarakat, setiap warga
negara, setiap penduduk y/ ada di wilayah INDONESIA; berisi norma, aturan/ketentuan y/ harus
dilaksanakan dan ditaati.
c. Arti Penetapan PANCASILA dlm Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 45 mempunyai kedudukan sbg pokok kaidah negara y/ fundamental
(Staatsfundamentalnorm) dan mempunyai kedudukan tetap terlekat pada kelangsungan negara.
Pokok kaidah negara y/ fundamental mengandung beberapa unsur mutlak:
Dlm hal terjadinya ditentukan o/ pembentuk negara.
Dlm hal isinya memuat dasar-dasar negara.
Pembukaan UUD memenuhi syarat mutlak tsb:
Menurut sejarah terjadinya, Pembukaan ditentukan o/ pembentuk negara yaitu o/ PPKI.
Isi Pembukaan memuat asas kerohanian negara yaitu PANCASILA.
Kuatnya kedudukan Pembukaan UUD dinyatakan o/ Memorandum DPR-GR tgl 9 Juni 1966 y/
ditetapkan MPRS No. XX/MPRS/1966 Jo TAP MPR No. V/MPR/1966 Jo TAP MPR No.
IX/MPR/1978.
Isi Ketetapan tsb menunjukkan bahwa:
Hubungan Proklamasi dgn Pembukaan sangat erat di mana Pembukaan merupakan uraian
terperinci dari Proklamasi dgn memberi penjelasan mengenai alasan, tujuan, serta dasar
falsafah negara y/ diproklamasikan.
Pembukaan tdk dpt diubah dgn jalan hukum.
Pasal 37 tdk berlaku u/ Pembukaan, karena berarti membubarkan negara RI.
Undang-Undang ttg Referendum ialah UU No. 5 tahun 1985 y/ menyatakan:
Referendum adl kegiatan u/ meminta pendapat rakyat scr langsung setuju/tdk setuju thd kehendak
MPR u/ mengubah UUD 45.
Referendum dipimpin o/ Presiden dan dilaksanakan scr LUBER.
Rakyat dinyatakan setuju atas kehendak MPR u/ mengubah UUD bila sekurangnya 90%
menggunakan haknya dan 90% setuju.
d. Isi dan Makna Pembukaan UUD 1945
Alinea Pertama:
- Bgs INDONESIA berpendirian anti penjajahan.
- Bgs INDONESIA berpendirian bahwa Kemerdekaan adl hak segala bgs.
- Bgs INDONESIA bertekad u/ Merdeka (subjektif).
- Bgs INDONESIA bertekad akan berjuang menentang setiap bentuk penjajahan dan
mendukung Kemerdekaan setiap bgs (objektif).
Alinea Kedua:
- Bgs INDONESIA menghargai atas perjuangan bangsanya.
- Adanya ketajaman dan ketepatan penilaian bahwa: perjuangan pergerakan di INDONESIA
telah sampai pada tingkat y/ menetukan; momentum y/ tepat itu harus dimanfaatkan u/
menyatakan Kemerdekaan; Kemerdekaan tsb harus diisi dgn mewujudkan negara
INDONESIA y/ Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Alinea Ketiga:
- Pengukuhan atas Proklamasi Kemerdekaan.
- Memuat motivasi spirituil y/ luhur bahwa pernyataan Kemerdekaan itu diberkati Allah YME.
- Ketakwaan bgs INDONESIA thd Tuhan YME.
Alinea Keempat:
- Tujuan bgs INDONESIA menyatakan Kemerdekaan u/: melindungi bgs dan tanah air
INDONESIA; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bgs; ikut
melaksanakan ketertiban dunia.
0813-2074-9020
7
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
- Prinsip negara y/ dipegang u/ mencapai tujuan itu ialah dgn menyusun Kemerdekaan
kebangsaan INDONESIA dlm suatu UUD y/ terbentuk dlm suatu susunan negara RI y/
berkedaulatan rakyat dan berdasar PANCASILA.
- Menunjukkan ttg bentuk negara; tujuan negara; dasar filsafat negara; UUD negara.
e. Pokok-pokok Pikiran y/ Terkandung dlm Pembukaan UUD 1945:
1: persatuan; 2: keadilan sosial bagi seluruh rakyat INDONESIA; 3: berkedaulatan rakyat; 4: Ketuhanan
YME menurut dasar kemanusiaan y/ adil dan beradab.
f. Hubungan antara Pembukaan dgn Batang Tubuh UUD 1945
Pokok-pokok pikiran y/ terkandung dlm Pembukaan UUD, yaitu PANCASILA menjiwai pasal-pasal
Batang Tubuh UUD, atau dpt pula dikatakan bahwa Batang Tubuh UUD merupakan perwujudan
dari PANCASILA.
Suasana kebatIndonesian UUD 45 serta cita-cita hukumnya bersumber atau dijiwai o/ PANCASILA.
Materi pasal-pasal dlm Batang Tubuh UUD 45:
Pasal-pasal y/ berisi materi pengaturan Sistem Pemerintahan, termasuk pengaturan ttg kedudukan,
tugas, wewenang dan hubungan antara lembaga-lembaga negara.
Pasal-pasal y/ berisi materi hubungan negara dgn warga negara, termasuk konsePancasilai negara
dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hankam dll.
g. Sistem Pemerintahan Negara berdasarkan UUD 1945
7 kunci pokok mengenai sistem pemerintahan:
INDONESIA ialah negara y/ berdasar atas hukum (rechtsstaat), tdk berdasarkan atas kekuasaan
belaka (machtsstaat).
Sistem Konstitusional.
Kekuasaan negara y/ tertinggi ditangan MPR (Die gezamte Staatsgewalt liegt allein bei der
Majelis).
Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara y/ tertinggi di bawah Majelis.
Presiden tdk bertanggung jawab kepada DPR.
Menteri negara ialah pembantu Presiden. Menteri negara tdk bertanggung jawab kepada DPR.
Kekuasaan kepala negara tdk tak terbatas.
h. Kelembagaan Negara menurut UUD 1945
Lembaga negara dpt memegang lebih dari satu fungsi. Dan suatu fungsi dpt dipegang o/ lebih dari satu
lembaga negara. Hal ini menggambarkan sistem pembagian kekuasaan (distribution of power), y/
berbeda dgn ajaran Trias Politica dari Montesquie y/ menghendaki agar setiap fungsi (legislatif,
eksekutif, dan yudikatif) masing-masing hanya dipegang o/ satu lembaga saja (sistem pemisahan
kekuasaan / separation of power).
MPR:
Kedudukan: MPR adl Lembaga Tertinggi Negara sbg penjelmaan seluruh rakyat INDONESIA y/
bertindak sbg pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat.
Tugas MPR: menetapkan UUD, GBHN dan memilih dan mengangkat Presiden dan Wapres.
Wewenang MPR:
- Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/Mandataris mengenai pelaksanaan GBHN
dan menilai pertanggungjawaban tsb.
- Mecabut mandat dan memberhentikan Presiden dlm masa jabatannya bila melanggar
haluan negara/UUD.
- Mengubah UUD.
- Menetapkan pimpIndonesian MPR y/ dipilih dari dan o/ anggota.
Susunan: MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dgn utusan-utusan daerah dan
golongan-golongan (pasal 2 ayat 1). UU No. 16 tahun 1969 y/ kemudian diubah dgn UU No. 5
tahun 1975 menyatakan bahwa:
- Jumlah anggota MPR adl dua kali lipat jumlah anggota DPR.
- Jumlah anggota MPR y/ diangkat, ditetapkan sebanyak sepertiga dari seluruh anggota
MPR.
- Jumlah anggota MPR sbg utusan daerah sekurang-kurangnya empat orang dan sebanyak-
banyaknya tujuh orang u/ tiap-tiap daerah TK I.
- Jumlah anggota DPR ditetapkan sebanyak 460 orang, terdiri atas 360 orang dipilih dlm
Pemilu dan 100 orang diangkat.
Keanggotaan: anggota DPR; anggota utusan daerah y/ dipilih DPRD Tk. I; anggota utusan
kekuatan sosial politik peserta Pemilu dan Golongan Karya ABRI y/ ditetapkan berdasarkan
imbangan susunan keanggotaan DPR; utusan golongan.
Persyaratan anggota:
0813-2074-9020
8
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
- Warga negara RI y/ telah berusia 21 tahun serta takwa kepada Tuhan YME.
- Dpt berbahasa INDONESIA dan cakap menulis serta membaca huruf latin serta
berpendidikan SLP.
- Bukan bekas anggota PKI.
Masa jabatan: masa jabatan keanggotaan MPR adl lima tahun dan berhenti karena: meninggal
dunia; atas permintaan sendiri; bertempat tinggal di luar wilayah RI; berhenti sbg anggota
DPR; tdk lagi memenuhi syarat berdasarkan keterangan y/ berwajib; melanggar sumpah/janji
sbg anggota dgn keputusan Majelis; diganti; terkena larangan perangkapan jabatan.
Persidangan MPR: sedikitnya sekali dlm lima tahun (pasal 2 ayat 2 UUD 45).
Fraksi MPR: F-ABRI, F-Karya Pembangunan, F-Partai Demokrasi INDONESIA, F-Persatuan
Pembangunan, F-Utusan Daerah.
Alat kelengkapan MPR: PimpIndonesian MPR, BP-MPR, Komisi, dan Panitia Ad Hoc.
Presiden dan Wapres:
Presiden sbg Kepala Eksekutif: Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
Hal ini berarti bahwa Presiden adl kepala kekuasaan eksekutif dlm negara dan dlm
menjalankan kekuasaan pemerintahan harus selalu berdasarkan UUD. (pasal 4 ayat 1)
Kekuasaan Presiden:
- Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dgn persetujuan DPR.
- Dlm hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan Peraturan
Pemerintah sbg Pengganti Undang-Undang (PERPU).
- Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah u/ melaksanakan UU.
- Sbg Kepala Negara Presiden: memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU; berhak
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dgn negara lain dgn persetujuan
DPR; menyatakan negara dlm keadaan bahaya; mengangkat duta dan konsul, serta
menerima duta negara lain; memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi; memberi
gelaran, tanda jasa, dll tanda kehormatan.
Tata cara pemilihan Presiden dan Wapres:
- Pasal 6 ayat 1 menetapkan bahwa Presiden ialah orang INDONESIA asli.
- TAP MPR No. II?MPR/1973 menetapkan bahwa calon: berusia 40 tahun; takwa kepada
Tuhan YME; setia kepada PANCASILA dan UUD 45; jujur dsb.
- Pemilihan Presiden dan Wapres dilaksanakan scr terpisah.
DPA:
Kedudukan: DPA adl Lembaga Tinggi Negara y/ berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan
Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah. DPA adl sebuah Council of State
yang berwajib memberi pertimbangan kepada Pemerintah.
Susunan dan keanggotaan: terdiri dari tokoh politik, karya, daerah, nasional.
DPR:
kedudukan:
- Susunan DPR ditetapkan dgn UU
- Bersidang sedikitnya sekali dlm setahun
- Tiap UU menghendaki persetujuan DPR
- DPR berhak mengajukan RUU (hak inisiatif)
- APBN ditetapkan tiap tahun dgn UU
- Kedudukan DPR adl kuat, ia tidak dpt dibubarkan oleh Presiden
- DPR punya hak kontrol thd pemerintah
- Semua anggota DPR adl juga anggota MPR
- DPR merupakan suatu wahana u/ melaksanakan Demokrasi PANCASILA.
wewenang, tugas dan kekuasaan DPR:
- Bersama dgn Presiden membentuk UU
- Bersama dgn Presiden menetapkan APBN
- Membahas u/ meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang,
pembuatan perdamaian dan perjanjian dgn negara lain y/ dilakukan o/ Presiden
- Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan y/ diberitahukan o/ BPK
- Berhak mengajukan RUU (hak inisiatif)
- Berhak mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan dan tindakan
pemerintah (hak petisi)
- Berhak meminta keterangan kepada pemerintah (hak interpelasi)
- Berhak mengubah RUU y/ diajukan Presiden (hak amandemen)
- Berhak mengadakan penyelidikan (hak angket)
0813-2074-9020
9
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Fraksi dlm DPR: F-ABRI, F-Karya Pembangunan, F-Partai Demokrasi INDONESIA, F-Persatuan
Pembangunan
Komisi dlm DPR:
- Jumlah Komisi serta ruang lingkup tugasnya ditetapkan o/ DPR
- Tugas Komisi antara lain:
Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RSPBN
Mengadakan pembahasan dan pengajuan usul penyempurnaan RAPBN
Mengadakan pembahasan atas laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN
- Dibidang pengawasan:
Melakukan pengawasan thd pelaksanaan UU termasuk APBN, dan GBHN
Menampung suara rakyat, termasuk surat-surat masuk
Bepeka:
Kedudukan:
- BPK adl Lembaga Tinggi Negara yang bertugas memeriksa tanggung jawab keuangan
negara, apakah telah digunakan sesuai dengan y/ disetujui DPR.
- BPK terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, akan tetapi tdk berdiri sendiri di
atas pemerintah.
Tugas dan wewenang Bepeka:
- BPK memeriksa semua pelaksanaan APBN. Hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada
DPR guna dipakai sbg bahan penilaian atau pengawasan dan pembahasan Rancangan
APBN tahun berikutnya.
- Apabila suatu pemeriksaan mengungkap hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana
atau yang merugikan keuangan negara, maka BPK memberitahukan persoalan tsb pada
pemerintah
Bentuk, susunan dan keanggotaan: (UU No. 5 tahun 1973)
- BPK berbentuk dewan yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang Wakil
ketua merangkap anggota dan 5 orang anggota.
- Mereka diangkat o/ Presiden atas usulan DPR
- Syarat-syarat anggota BPK antara lain: WNI; takwa kepada Tuhan YME; sekurang-
kurangnya berusia 35 tahun; mempunyai kecakapan dan pengalaman dibidang keuangan
dan administrasi negara; tdk diragukan ttg integritas dan ttg kejujurannya.
MA:
Kedudukan dan wewenang:
- MA adl pemegang kekuasaan kehakiman y/ Merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah
- Berdasarkan UU No. 13 tahun 1965 susunan MA: Ketua; Wakil ketua dan beberapa ketua
muda; hakim-hakim agung/anggota MA; panitera dan panitera pengganti.
- Ketua, Wakil ketua dan para anggota MA diangkat o/ Presiden atas usul DPR.
- Sebelum memangku jabatannya, harus diambil sumpah/janjinya dihadapan Presiden.
- MA melakukan pengawasan tertinggi thd semua lingkungan pengadilan di seluruh
INDONESIA.
- MA dpt memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga Tinggi negara.
- MA memberi nasehat hukum kepada Presiden/Kepala Negara u/ pemberian/penolakan
grasi.
- MA mempunyai wewenang menguji scr materiil thd peraturan perundangan di bawah UU.
- MA memutus ttg permohonan kasasi thd putusan atau penetapan dlm tingkatan peradilan
terakhir dari pengadilan di semua lingkungan peradilan.
Kedudukan hakim:
i. Hubungan Negara dgn Warga Negara/Penduduk/Masyarakat
Warga Negara (pasal 26 ayat 1)
Kesamaan kedudukan dlm hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)
Hak atas pekerjaan dan penghidupan y/ layak (pasal 27 ayat 2)
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (pasal 28)
Kemerdekaan memeluk agama (pasal 29 ayat 1 dan 2)
Hal dan kewajiban pembelaan negara (pasal 30 ayat 1)
Hak mendapat pengajaran (pasal 31 ayat 1)
Kebudayaan nasional INDONESIA (pasal 32)
Kesejahteraan sosial / sistem ekonomi (pasal 33)
0813-2074-9020
10
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
2. UUD 1945 dlm Gerak Pelaksanaannya
Menjelang Lahirnya UUD 1945
? 16 Juli 1945 telah mempunyai rancangan Pembukaan UUD yaitu Piagam Jakarta y/ disahkan tgl 22
Juni 1945 o/ BPUPKI.
? 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di Hiroshima.
? 7 Agustus, Panglima Tentara Jepang wilayah Selatan Marsekal Terauchi Hisaichi menyetujui
dibentuknya PPKI.
? 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta dan Radjiman berangkat ke Dallat/Saigon memenuhi panggilan
Terauchi, dan kembali ke INDONESIA tgl 14 Agustus 1945.
? 15 Agustus 1945, golongan pemuda dipimpin o/ Chairul Saleh mengadakan rapat di lembaga
Bakteriologi di Pegangsaan Timur dan memutuskan bahwa Proklamasi harus segera dilaksanakan.
Wikana dan Darwis diutus u/ menyampaikan hal itu pada Soekarno. Tetapi karena menolak, maka
Soekarno dibawa ke Rengasdengklok.
? 16 Agustus 1945, keluar Instruksi Terauchi agar menjaga status quo.
? Terjadi rapat-rapat lainnya sambil merancang Proklamasi
? 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan: 1. Mensahkan UUD negara; 2. Memilih dan menetapkan
Presiden dan Wapres; 3. Presiden u/ sementara akan dibantu o/ Komite Nasional.
Masa Berlakunya UUD 1945
Tgl 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949.
Dalam kurun waktu 1945-1949, UUD 45 tdk dpt dilaksananakan dgn baik karena bgs INDONESIA
sedang disibuki dgn perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan diberlakukan Aturan Peralihan
pasal IV (karena MPR belum dpt dibentuk), sehingga keluar Maklumat Wakil Presiden No. X atas
usulan tgl 16 Oktober 1945 y/ memutuskan bahwa KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR
diserahi kekuasaan legislatif. Dan tgl 3 November 1945, keluar Maklumat Pemerintah y/
menyetujui timbulnya parpol. Tgl 11 November 1945 BP-KNIP mengusulkan mengenai
pertanggungjawaban Menteri kepada DPR (KNIP), dgn demikian tgl 14 November 1945
terbentuklah Kabinet Parlementer pertama dan diangkat sbg Perdana Menteri ialah Sutan Sjahrir,
karena dinilai sbg orang y/ tepat u/ menghadapi diplomasi dgn Barat. Peristiwa ini dikenal dgn
sebutan penyimpangan Konstitusional y/ prisipiil.
Tgl 5 Juli 1959 – sekarang.
- Periode Orde Lama (1959-1966)
Berlakunya Manipol y/ intinya adl USDEK (UUD 45, Sosialisme INDONESIA, Demokrasi
Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian INDONESIA).
Lembaga negara bersifat sementara.
Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA
menjadi Menteri Negara.
Hak budget tdk berjalan.
MPRS menetapkan Soekarno sbg Presiden seumur hidup.
Pemberontakan G 30 S/PKI
Hakekat 1 Oktober: hari peringatan keunggulan dari kekuatan PANCASILA; hari peningkatan
kebulatan tekad perjuangan dlm mengamankan dan mengamalkan PANCASILA; hari u/
lebih meresapkan dan mempertebal keyakIndonesian akan kebesaran, keunggulan dan
Kesaktian PANCASILA; peningkatan kewaspadaan nasional agar tdk terulang kembali
terjadinya tragedi nasional.
TRITURA: 1. Bubarkan PKI; 2. Bersihkan Kabinet dari unsur PKI; 3. Turunkan harga.
11 Maret 1966, keluar SUPERSEMAR y/ berupa perintah kepada LetJen Soeharto atas nama
Presiden mengambil segala tindakan y/ dianggap perlu u/ menjamin kestabilan jalannya
pemerintahan dan jalannya revolusi.
- Periode Orde Baru (1966-sekarang)
12 Maret 1966, LetJen Soeharto membubarkan PKI.
22 Juni 1966 Jenderal A.H. Nasution dilantik sbg Ketua MPRS.
Maret 1967 dlm sidang Istimewa memutuskan menarik mandat MPRS dari Presiden Soekarno
dan mengangkat Jenderal Soeharto sbg Pejabat Presiden.
Maret 1968 mengangkat Soeharto sbg Presiden sampai Pemilu.
Mekanisme Pemilu selama lima tahunan mulai dari tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan
1997.
Mekanisme PELITA 1/4/1969-31/3/1974; 74-79; 79-84; 84-89; 89-94; 94-99.
0813-2074-9020
11
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Pelestarian UUD 1945
- TAP MPR No. I/MPR/1983 pasal 104 y/ menyatakan bahwa MPR berketetapan u/
mempertahankan UUD 45, tdk berkehendak dan tdk akan melakukan perubahan terhadapnya.
- TAP MPR No. IV/MPR/1983 ttg referendum y/ antara lain menyatakan bahwa bila MPR
berkehendak mengubah UUD 45, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui
referendum.
- UU No. 5/1985 ttg referendum y/ merupakan pelaksanaan Ketetapan No. IV/MPR/1983.
0813-2074-9020
12
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
GBHN
1. PANCASILA, UUD 45 dan GBHN: GBHN disusun berdasarkan landasan idiil PANCASILA dan landasan
Konstitusional/struktural UUD 45. Dengan demikian GBHN merupakan landasan oprasionalnya.
2. Pengertian, Maksud dan Tujuan GBHN
- GBHN adl suatu haluan negara ttg pembangunan nasional dlm garis-garis besar sbg pernyataan
kehendak rakyat dan y/ hakekatnya merupakan Pola Umum Pembangunan Nasional y/ merupakan
rangkaian program pembangunan y/ menyeluruh, terarah, terpadu dan berlangsung terus menerus u/
mewujudkan tujuan nasional.
- Maksud: u/ memberikan arah bagi perjuangan bgs INDONESIA dlm mengisi kemerdekaannya.
- Tujuan: u/ mewujudkan kondisi y/ diinginkan baik dlm jangka sedang lima tahun maupun dlm jangka
panjang 25 tahun, sehingga bertahap cita-cita bgs seperti y/ tercantum dlm Pembukaan UUD 45 yaitu
masyarakat y/ adil dan makmur dpt terwujud.
GBHN merupakan arah dan strategi pembangunan nasional.
3. Proses Penyusunan GBHN [hal 72 – 78]
4. Sistematika GBHN 1993-1998 (TAP MPR No. II/MPR/1993)
BAB I
BAB II
: PENDAHULUAN
: PEMBANGUNAN NASIONAL
BAB III : PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA
BAB IV : PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM
BAB V
: PELAKSANAAN
BAB VI : PENUTUP
5. Pembangunan Nasional
- Makna: Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang
berkesIndonesiambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk
melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
- Hakekat: Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedomannya.
- Tujuan Pembangunan Nasional mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur materiil dan
spirituil berdasarkan PANCASILA dan UUD 45.
Mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan
PANCASILA dan UUD.
Di dalam wadah negara Kesatuan RI yang Merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat.
Dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dIndonesiamis.
Dalam lingkungan pergaulan dunia yang Merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
- Asas Pembangunan Nasional:
Asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME.
Asas manfaat.
Asas Demokrasi PANCASILA.
Asas adil dan merata.
Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan.
Asas hukum.
Asas kemandirian.
Asas kejuangan.
Asas ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Modal Dasar:
Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara INDONESIA.
Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
Wilayah Nusantara yang luas dan berkedudukan di katulistiwa pada posisi silang.
Kekayaan alam yang beraneka ragam.
Penduduk yang besar jumlahnya sebagai SDM yang potensial.
Rohaniah dan mental yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME serta falsafah PANCASILA.
Budaya bangsa yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa yang bercirikan kebhinekaan dan
keekaan.
Potensi dan kekuatan efektif bangsa, yakni segala sesuatu yang bersifat potensial dan produktif yang
telah menjadi milik bangsa termasuk kekuatan Parpol.
ABRI sebagai kekuatan HANKAM dan kekuatan SOSPOL yang tumbuh dari rakyat.
- Faktor DomIndonesian:
Kependudukan dan sosial budaya.
Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan dengan lingkungan dan alam tropiknya.
0813-2074-9020
13
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
SDA yang beraneka ragam termasuk flora dan fauna.
Kualitas manusia dan masyarakat Indonesia.
Manajemen nasional.
Perkembangan regional dan global serta tahanan internasional yang selalu berubah secara
dIndonesiamis.
KemungkIndonesian pengembangan.
- Wawasan Nusantara: wawasan = wawas: pandangan, visie, outlook, atau keyakIndonesian wawasan
yang memandang rakyat, bangsa, negara sebagai satu kesatuan yang utuh.
(POLEKSOSBUDHANKAM).
- Ketahanan Nasional: kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan
hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.
- Kaidah penuntun: [hal 90 – 91].
6. Pembangunan Jangka Panjang ke-2
PJP: merupakan arah dan strategi pembangunan jangka panjang y/ meliputi jangka waktu 25 tahun.
Tujuan setiap tahap pembangunan: selalu sama yaitu: meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh
rakyat; meletakkan landasan y/ kuat
Sasaran Utama PJP: adl terciptanya landasan y/ kuat bagi bgs INDONESIA u/ tumbuh dan berkembang atas
kekuatannya sendiri menuju masyarakat y/ adil dan makmur berdasarkan PANCASILA.
Titik Berat PJP I: pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara
bidang pertanian dan industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, melalui serangkaian
REPELITA.
- REPELITA I: sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian.
- REPELITA II: sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah
menjadi baku.
- REPELITA III: pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah
baku – jadi.
- REPELITA IV: pertanian – swasembada – tingkatkan industri yang menghasilkan mesin industri.
- REPELITA V: kekuatan industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat.
Tujuan PJP II: mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin.
Sasaran Umum PJP II: terciptanya kualitas manusia dan masyarakat INDONESIA yang maju dan mandiri
dalam suasana tentram dan sejahtera lahir dan batin dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan
negara yang berdasarkan PANCASILA.
Titik Berat PJP II: bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas
SDM dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang
lainnya.
Sasaran bidang PJP II:
- Ekonomi: terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas
kekeluargaan, Demokrasi ekonomi yang berdasarkan PANCASILA dan UUD 45.
- KESRA, Pendidikan dan Kebudayaan:
- Agama dan kepercayaan thd Tuhan YME:
- IPTEK: tercapainya kemampuan nasional dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan
IPTEK.
- Hukum: terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap.
- Politik, Aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media massa: terciptanya dan berfungsinya
tatanan kehidupan politik yang konstitusional; Aparatur negara yang bersih bertanggung jawab,
penuh pengabdian dan profesional; penyelenggaraan penerangan, komunikasi dan media massa
yang mampu menggugah peran serta masyarakat dan meningkatkan kualitas Demokrasi.
- HANKAM: terwujudnya kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan negara dengan daya
tangkal yang tangguh berdasarkan sistem HANKAMRATA.
Pembangunan Ekonomi:
Demokrasi ekonomi mempunyai ciri-ciri positif seperti tercantum pada pasal 33 dan 34 UUD 45 sbb:
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara.
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Ciri-ciri positif Demokrasi Ekonomi:
0813-2074-9020
14
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga
Perwakilan Rakyat, serta pengawasan thd kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga
Perwakilan Rakyat pula.
Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai
hak akan penghidupan yang layak.
Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tdk boleh bertentangan dgn kepentingan
masyarakat.
Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap WN diperkembangkan sepenuhnya dlm batas yang tidak
merugikan kepentingan umum.
Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antardaerah dalam satu kesatuan
perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal
dalam rangka perwujudan WANUS dan HANNAS.
Ciri-ciri negatif Demokrasi Ekonomi:
Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain
yang dalam sejarahnya di INDONESIA telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan
struktural posisi INDONESIA dalam ekonomi dunia.
Sistem etatisme dalam mana negara beserta Aparatur ekonomi negara yang bersifat domIndonesian
serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor
negara.
Pemusatan kekuatan eko pd satu kelompok dlm btk monopoli & monoPancasilaoni y/ merugikan
masyarakat.
7. Pelita Keenam
Kondisi Umum: [hal 98 – 99]
Tujuan PELITA VI:
menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk
mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang lebih selaras, adil dan merata
meletakkan landasan pembangunan yang mantap bagi tahap pembangunan berikutnya.
Sasaran Umum PELITA VI:
Tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat INDONESIA.
Peningkatan peran serta, effisiensi dan produktivitas rakyat.
Peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan.
Prioritas PELITA VI: bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang
pembangunan lainnya seiring peningkatan SDM.
Sasaran PELITA VI: pemantapan bid industri; diversifikasi pertanian; koperasi; perdagangan; pemerataan
serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Kebijaksanaan PELITA VI: [terdiri dari 45 butir (hal 102 – 107)].
TRILOGI Pembangunan:
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya y/ menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
INDONESIA.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Stabilitas nasional yang sehat dan dIndonesiamis.
Pembangunan dlm bidang-bidang dan sektor-sektor: [hal 107 – 108]
8. Pelaksanaan
Pelaksanaan Pembangunan Nasional:
- GBHN ditetapkan o/ MPR dan dilaksanakan o/ Presiden sbg mandataris MPR.
- Presiden mempertanggungjawabkan pelaksanaan GBHN kepada MPR.
- Pembangunan nasional diselenggarakan o/ masyarakat bersama pemerintah.
Pelaksanaan PELITA VI:
- Repelita disusun berdasarkan GBHN dan ditetapkan o/ Presiden sbg kepala Pemerintahan dgn usul
DPR.
- Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan dlm PELITA VI bertumpu pd TRILOGI pembangunan.
- Program pelaksanaan kebijaksanaan u/ setiap tahun dituangkan dlm rencana oprasional dlm bentuk
APBN.
- U/ meningkatkan effisiensi pelaksanaan pembangunan, peranan lembaga BEPEKA wajib
meningkatkan tugas.
9. Penutup [hal 109 – 110]
10. Demokrasi PANCASILA
a. Demokrasi PANCASILA adl Demokrasi y/ berdasarkan:
- PANCASILA.
0813-2074-9020
15
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
- Meliputi bidang pol, sos dan ekonomi.
- Menyelesaikan masalah nasional dgn jalan musyawarah.
- Sistem pengorganisasian negara dilaksanakan o/ rakyat
- Paham kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- Kebebasan individu tdk bersifat mutlak.
- Sistem dan mekanisme Demokrasi PANCASILA tdk akan terjadi domIndonesiasi mayoritas dan
tirani minoritas.
b. Demokrasi PANCASILA mengandung aspek:
- Formal: segi proses dan cara rakyat berperan serta dlm penyelenggaraan negara.
- Materiil: segi gambaran manusia
- Aspek kaidah (normatif) dlm Demokrasi PANCASILA mengandung seperangkat kaidah y/
menjadi pembimbing dan aturan dlm bertingkah laku u/ mencapai tujuan negara.
- Tujuan: mengetengahkan tujuan y/ hendak dicapai yaitu masyarakat sejahtera dlm negara hukum.
- Organisasi: menghendaki diterapkannya sistem tertentu.
- Semangat: diperlukan warga negara y/ berkepribadian dan berbudi pekerti luhur.
11. GBHN dan Kabinet Pembangunan
Pancakrida Kabinet Pembangunan VI:
a. Melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pembangunan nasional sbg pengamalan
PANCASILA y/ bertumpu pd TRILOGI pembangunan, berwawasan Nusantara u/ memperkuat
ketahanan nasional dan tekad disiplin.
b. Meningkatkan disiplin nasional y/ dipelopori o/ Aparatur negara menuju terwujudnya pemerintah y/
bersih dan berwibawa dlm memberikan pelayanan pd rakyat INDONESIA.
c. Membudayakan mekanisme kepemimpIndonesian nasional berdasarkan UUD 45, ideologi
PANCASILA, Demokrasi PANCASILA, Ekaprasetia Pancakarsa dlm kehidupan bernegara, berbangsa
dan bermasyarakat.
d. Melaksanakan politik luar negri y/ bebas dan aktif berdasarkan prinsip hidup berdampingan scr damai
dlm hubungan bilateral, regional dan global u/ kepentingan pembangunan nasional.
e. Melaksanakan pemilihan umum y/ langsung, umum, bebas dan rahasia dlm tahun 1997.
0813-2074-9020
16
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
SOAL 1
1. Gambaran sejarah proses terjadinya UUD 45?
? 16 Juli 1945 telah mempunyai rancangan Pembukaan UUD yaitu Piagam Jakarta y/ disahkan tgl 22 Juni
1945 o/ BPUPKI.
? 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di Hiroshima.
? 7 Agustus, Panglima Tentara Jepang wilayah Selatan Marsekal Terauchi Hisaichi menyetujui
dibentuknya PPKI.
? 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta dan Radjiman berangkat ke Dallat/Saigon memenuhi panggilan
Terauchi, dan kembali ke INDONESIA tgl 14 Agustus 1945.
? 15 Agustus 1945, golongan pemuda dipimpin o/ Chairul Saleh mengadakan rapat di lembaga
Bakteriologi di Pegangsaan Timur dan memutuskan bahwa Proklamasi harus segera dilaksanakan.
Wikana dan Darwis diutus u/ menyampaikan hal itu pada Soekarno. Tetapi karena menolak, maka
Soekarno dibawa ke Rengasdengklok.
? 16 Agustus 1945, keluar Instruksi Terauchi agar menjaga status quo.
? Terjadi rapat-rapat lainnya sambil merancang Proklamasi
? 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan: 1. Mensahkan UUD negara; 2. Memilih dan menetapkan Presiden
dan Wapres; 3. Presiden u/ sementara akan dibantu o/ Komite Nasional.
2. Satu hari sebelum UUD 45 ditetapkan, INDONESIA diproklamasikan Merdeka.
Kaitan antara cita-cita Proklamasi dengan UUD 45?
Untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-Undang Dasar. UUD itu kini dikenal dengan sebutan
Undang-Undang Dasar 1945. Ke dalam UUD 1945 itulah perwujudan cita-cita Proklamasi yang
dijiwai Pancasila dituangkan. Dengan demikian cita-cita Proklamasi dapat diketahui lebih jelas di
dalam UUD 1945.
Mengapa Proklamasi dikatakan sbg titik kulmIndonesiasi perjuangan bangsa dlm mencapai kemerdekaan?
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan Soekarno – Hatta atas nama bangsa Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan titik kulmIndonesiasi perjuangan bangsa Indonesia
dalam mencapai kemerdekaannya. Semangat mencapai kemerdekaan itu didorong oleh amanat
penderitaan rakyat yang dijiwai oleh Pancasila. Dan juga karena:
- Tidak dapat kita lepaskan dari perjuangan bangsa INDONESIA sebelumnya.
- Merupakan puncak perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaan dengan dijiwai oleh
Pancasila.
Tunjukkan berdasarkan studi sejarah bahwa sebelumnya telah terjadi perjuangan melawan penjajah!
adanya penjajahan Belanda dan Jepang
Apa yang terkandung dalam Proklamasi dilihat dari segi hukum dan segi politis ideologis?
- Dari sudut hukum; Proklamasi memberi peluang terhapusnya tata hukum kolonial untuk diganti
dengan tata hukum nasional.
- Dari sudut politis-ideologis; berarti bahwa bangsa INDONESIA telah berhasil melepaskan diri dari
segala belenggu penjajahan dan sekaligus membangun perumahan negara RI INDONESIA yang
bebas Merdeka dan berdaulat.
3. Pada tanggal 18-8-1945, PPKI menetapkan UUD 45.
Menurut UUD 45, lembaga apa yang berwenang menetapkan UUD? MPR (pasal 3)
Apakah UUD yang ditetapkan PPKI waktu itu dimaksud untuk bersifat permanen atau sementara?
Terangkan jawaban Anda dengan mengacu kepada Aturan Tambahan UUD 45!
Sementara; karena menurut AT ayat 2, ‘Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat
dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar’.
4. Pada tanggal 18-8-1945, PPKI menetapkan Presiden dan Wapres.
Menurut UUD 45, siapa yang berwenang menetapkan Presiden dan Wakil? MPR (pasal 6 ayat 2)
Dasar hukum PPKI menetapkan Presiden dan Wakil seperti pada Aturan Peralihan!
- pasal I: PPKI mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah
INDONESIA.
- pasal II: Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang
baru menurut UUD ini.
- pasal III: Untuk pertama kali Presiden dan Wapres dipilih oleh PPKI.
- pasal IV: Sebelum MPR, DPR, dam DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya
dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite nasional.
0813-2074-9020
17
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
5. Kapan UUD 45 secara resmi untuk pertama kali disiarkan? Apa nama media yang menyiarkannya?
? Naskahnya dimuat dan disiarkan dalam BERITA REPUBLIK INDONESIA tanggal 15 Februari 1946.
6. 3 bagian UUD 45!
- Pembukaan
- Batang Tubuh yang terdiri dari 16 Bab berisi 37 pasal, Aturan Peralihan (4 pasal), dan Aturan
Tambahan (2 ayat).
- Penjelasan
7. Sifat UUD 45 yang singkat?
UUD 45 bersifat singkat, hanya memuat 37 pasal. (Konstitusi RIS 197 pasal, dan UUDS-NKRI 1950
memuat 146 pasal). UUD 45 hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Dengan demikian maka ia akan
merupakan aturan yang:
- luwes/flexible dan kenyal
- tidak mudah ketinggalan jaman
- mudah menyesuaikan dengan setiap keadaan
8. a. Apa yang ditetapkan dalam Aturan Peralihan?
- pasal I: PPKI mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah
INDONESIA.
- pasal II: Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang
baru menurut UUD ini.
- pasal III: Untuk pertama kali Presiden dan Wapres dipilih oleh PPKI.
- pasal IV: Sebelum MPR, DPR, dam DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya
dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite nasional.
b. Apa gunanya? Berikan contoh!
Gunanya buat mengatur segala bentuk perpindahan kekuasaan antara pemerintahan transisi ke dalam
pemerintahan yang akan ditetapkan kemudian berdasarkan UUD 45. Ex: pemilihan Presiden.
9. a. Apa yang diatur dalam Aturan Tambahan?
- ayat 1: Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden INDONESIA
mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam UUD ini.
- ayat 2: Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu
bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.
b. Apakah ketentuannya dapat dilaksanakan? Kagak tahu, bisa kali.
10. Apa yang diatur oleh Penjelasan UUD 45?
Penjelasan mengenai UUD 45 secara umum dan pasal per pasal.
11. 2 macam Hukum Dasar? Hukum Tertulis (UUD 45) dan Hukum Tidak Tertulis (Konvensi).
12. Kedudukan UUD sebagai hukum?
- mengikat pemerintah, setiap lembaga negara dan lembaga masyarakat, setiap warga negara, setiap
penduduk y/ ada di wilayah INDONESIA
- berisi norma, aturan/ketentuan y/ harus dilaksanakan dan ditaati
13. Kaitan antara UUD 45 sebagai sumber hukum dengan perundang-undangan yang tingkatnya di bawah
UUD? Sebutkan semua perundang-undangan yang ada di bawah UUD 45?
Kaitannya adalah bahwa pelaksanaan PANCASILA dilakukan oleh seluruh perundang-undangan
Bentuk peraturan perundangan: UUD; TAP MPR; UU; PERPU; PP; KEPPRES; Peraturan Pelaksanaan
lainnya.
14. Bagan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
15. a. Apa makna pernyataan ‘suasana kebatIndonesian UUD 45 serta cita-cita hukum UUD 45 bersumber
pada Pancasila’!
arti dan fungsi PANCASILA sebagai Dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum.
b. Sebutkan 3 buah perundang-undangan yang menjadi pelaksana UUD 45?
0813-2074-9020
18
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
? Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Keputusan Presiden.
16. Di bagian manakah dari UUD 45 sila-sila Pancasila tercantum? Apakah disebutkan dengan tegas?
? Di bagian Pembukaan UUD 45 Alenia ke 4 dan disebutkan dengan tegas.
17. Pancasila sebagai Dasar Negara sering disebut pula sbg DASAR FALSAFAH NEGARA atau IDEOLOGI
NEGARA.
18. Lembaga yang berwenang membuat UUD, Ketetapan MPR, UU, PERPU, PP, KEPPRES, KEPMEN?
- UUD dan TAP MPR ditetapkan oleh MPR.
- UU ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
- PERPU ditetapkan oleh Presiden bila dalam keadaan memaksa dan dengan persetujuan DPR.
- PP dan KEPPRES ditetapkan oleh Presiden.
- KEPMEN ditetapkan oleh Menteri.
19. Perbedaan dan persamaan antara UU dan PERPU?
- Persamaan: sama-sama ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
- Perbedaan: UU untuk melaksanakan UUD atau TAP MPR sedangkan PERPU ditetapkan dalam hal
ihwal kegentingan yang memaksa dan bisa berubah menjadi UU bila disetujui DPR
20. Dapatkah PERPU berubah statusnya menjadi UU? bisa bila disetujui oleh DPR.
21. a. Kaitan Proklamasi dengan Pembukaan UUD 45?
- Hubungan Proklamasi dgn Pembukaan sangat erat di mana Pembukaan merupakan uraian terperinci
dari Proklamasi dgn memberi penjelasan mengenai alasan, tujuan, serta dasar falsafah negara y/
diproklamasikan.
- Pembukaan tdk dpt diubah dgn jalan hukum.
- Pasal 37 tdk berlaku u/ Pembukaan, karena berarti membubarkan negara RI.
b. Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 45?
- Pokok-pokok pikiran y/ terkandung dlm Pembukaan UUD, yaitu PANCASILA menjiwai pasal-
pasal Batang Tubuh UUD, atau dpt pula dikatakan bahwa Batang Tubuh UUD merupakan
perwujudan dari PANCASILA.
- Suasana kebatIndonesian UUD 45 serta cita-cita hukumnya bersumber atau dijiwai o/
PANCASILA.
22. a. Bagaimana teori Prof. Notonagoro mengenai kaidah negara yang fundamental?
Pembukaan UUD 45 mempunyai kedudukan sbg pokok kaidah negara y/ fundamental
(Staatsfundamentalnorm) dan mempunyai kedudukan tetap terlekat pada kelangsungan negara RI
yang diproklamasikan tgl 17/8/45, atau dengan perkataan lain Pembukaan UUD 45 dengan jalan
hukum tidak dapat diubah.
b. MPRS No. XX/MPRS/1966 ttg penetapan PANCASILA di dlm Pembukaan mempunyai arti penting
dlm usaha pelestariannya?
- Hubungan Proklamasi dgn Pembukaan sangat erat di mana Pembukaan merupakan uraian
terperinci dari Proklamasi dgn memberi penjelasan mengenai alasan, tujuan, serta dasar falsafah
negara y/ diproklamasikan.
- Pembukaan tdk dpt diubah dgn jalan hukum.
- Pasal 37 tdk berlaku u/ Pembukaan, karena berarti membubarkan negara RI.
23. a. Apa yang dimaksud dengan Pokok Kaidah Negara yang fundamental?
? Bahwa Pokok Kaidah Negara berisi pokok-pokok pikiran bangsa INDONESIA dalam mendirikan
negara dan tidak bisa diubah dengan jalan hukum.
Sebutkan kaidah negara yang fundamental menurut pengertian ilmiah mengandung beberapa unsur mutlak?
- Dlm hal terjadinya ditentukan o/ pembentuk negara.
- Dlm hal isinya memuat dasar-dasar negara.
24. Tunjukkan bahwa Pembukaan UUD 45 memenuhi syarat sebagai PKNF?
- Menurut sejarah terjadinya, Pembukaan ditentukan o/ pembentuk negara yaitu o/ PPKI.
- Isi Pembukaan memuat asas kerohanian negara yaitu PANCASILA.
0813-2074-9020
19
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
25. Tunjukkan bahwa Pembukaan UUD 45 merupakan uraian yang terperinci dari Proklamasi 17?
? Tercantum dalam Pembukaan UUD 45 Alenia ke 4 yang menunjukkan tentang bentuk negara, tujuan
negara, dasar filsafat negara, dan adanya UUD negara.
26. Melihat TAP MPRS No. XX/MPRS? 1966, Dapatkah pasal 37 mengubah Pembukaan UUD?
Pasal 37 tdk berlaku u/ Pembukaan, karena berarti membubarkan negara RI.
27. a. Kaitan antara gagasan Referendum dengan pasal 37 UUD 45?
? Pasal 37 menyatakan bahwa MPR berhak mengubah UUD tapi tidak berlaku untuk mengubah
Pembukaan UUD, tetapi bila akan mengubah harus dengan mengadakan Referendum.
b. Apakah tekad orde baru?
Untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 dengan murni dan konsekwen.
c. Tunjukkan hubungan antara pasal 37, tekad orde baru dan gagasan Referendum?
Dihubung-hubungi aja ye!
28. a. Kapan gagasan referendum dilontarkan Presiden Soeharto di muka Sidang Umum MPR?
? Saat pengambilan sumpah/janji anggota MPR tgl 1 Oktober 1982
b. Apa yang dikemukakan beliau?
Menyatakan bahwa perlu ditemukan jalan Konstitusional agar pasal 37 itu tidak mudah digunakan
untuk mengubah UUD 45, sehingga dibutuhkan pendapat rakyat melalui Referendum.
c. Bagaimana sambutan MPR terhadap gagasan tsb? tentu aja disambut baik dong.
d. Ketetapan apa yang kemudian lahir? TAP MPR No. IV./MPR/1983 tentang Referendum.
29. Dalam SIUM MPR tgl 1-11 Maret 1983 menetapkan TAP MPR No. IV./MPR/1983 tentang Referendum.
Bagaimana isi TAP No. IV/MPR/1983 ttg Referendum? Menyatakan bahwa apabila MPR berkehendak
mengubah UUD 45 terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui Referendum.
Siapa yang bertugas melaksanakan referendum? Presiden/Mandataris MPR yang diatur dengan UU.
Apa arti referendum? Referendum adl kegiatan u/ meminta pendapat rakyat scr langsung setuju/tdk
setuju thd kehendak MPR u/ mengubah UUD 45.
Apakah referendum mempersulit atau mempermudah MPR mengubah UUD? mempersulit.
30. Isi UU No. 5 tahun 1985 ttg referendum?
- Referendum adl kegiatan u/ meminta pendapat rakyat scr langsung setuju/tdk setuju thd kehendak MPR
u/ mengubah UUD 45.
- Referendum dipimpin o/ Presiden dan dilaksanakan scr LUBER.
- Rakyat dinyatakan setuju atas kehendak MPR u/ mengubah UUD bila sekurangnya 90% menggunakan
haknya dan 90% setuju.
31. Makna Pembukaan UUD 45 bagi perjuangan bangsa?
? Makna Pembukaan UUD 45 pada hakekatnya adalah sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta
tekad bangsa INDONESIA untuk Merdeka dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur bedasarkan
PANCASILA.
32. Tunjukkan bahwa 4 Alinia Pembukaan mempunyai hubungan yang erat?
Pembukaan UUD 45 merupakan suatu sistem.
33. Jelaskan makna masing-masing Alinia?
Alinea Pertama:
- Bgs INDONESIA berpendirian anti penjajahan.
- Bgs INDONESIA berpendirian bahwa Kemerdekaan adl hak segala bgs.
- Bgs INDONESIA bertekad u/ Merdeka (subjektif).
- Bgs INDONESIA bertekad akan berjuang menentang setiap bentuk penjajahan dan mendukung
Kemerdekaan setiap bgs (objektif).
Alinea Kedua:
- Bgs INDONESIA menghargai atas perjuangan bangsanya.
- Adanya ketajaman dan ketepatan penilaian bahwa: perjuangan pergerakan di INDONESIA telah sampai
pada tingkat y/ menetukan; momentum y/ tepat itu harus dimanfaatkan u/ menyatakan Kemerdekaan;
0813-2074-9020
20
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Kemerdekaan tsb harus diisi dgn mewujudkan negara INDONESIA y/ Merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur.
Alinea Ketiga:
- Pengukuhan atas Proklamasi Kemerdekaan.
- Memuat motivasi spirituil y/ luhur bahwa pernyataan Kemerdekaan itu diberkati Allah YME.
- Ketakwaan bgs INDONESIA thd Tuhan YME.
Alinea Keempat:
- Tujuan bgs INDONESIA menyatakan Kemerdekaan u/: melindungi bgs dan tanah air INDONESIA;
memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bgs; ikut melaksanakan ketertiban dunia.
- Prinsip negara y/ dipegang u/ mencapai tujuan itu ialah dgn menyusun Kemerdekaan kebangsaan
INDONESIA dlm suatu UUD y/ terbentuk dlm suatu susunan negara RI y/ berkedaulatan rakyat dan
berdasar PANCASILA.
- Menunjukkan ttg bentuk negara; tujuan negara; dasar filsafat negara; UUD negara.
34. Sifat subjektif dan objektif mengenai pendirian bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak segala
bangsa?
- Bgs INDONESIA bertekad u/ Merdeka (subjektif).
- Bgs INDONESIA bertekad akan berjuang menentang stp bentuk penjajahan & mendukung
Kemerdekaan stp bgs (objektif).
35. Jelaskan hubungan antara pendirian anti penjajahan dengan pelaksanaan konferensi Asia-Afrika di Bandung
tahun 1955 dan politik bebas aktif negara RI?
Secara universal, nilai-nilai anti penjajahan dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Dalam
hal ini INDONESIA berkepentingan untuk memperjuangkan hak untuk Merdeka dengan mengadakan
Konferensi tsb.
36. a. Sebutkan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 45?
1: persatuan; 2: keadilan sosial bagi seluruh rakyat INDONESIA; 3: berkedaulatan rakyat; 4: Ketuhanan
YME menurut dasar kemanusiaan y/ adil dan beradab.
b. Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 45! PANCASILA
37. Mengapa Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 45 tidak dapat dipisahkan?
- Pokok-pokok pikiran y/ terkandung dlm Pembukaan UUD, yaitu PANCASILA menjiwai pasal-pasal
Batang Tubuh UUD, atau dpt pula dikatakan bahwa Batang Tubuh UUD merupakan perwujudan dari
PANCASILA.
- Suasana kebatIndonesian UUD 45 serta cita-cita hukumnya bersumber atau dijiwai o/ PANCASILA.
38. Pembagian pasal-pasal dalam 2 bagian?
- Pasal-pasal y/ berisi materi pengaturan Sistem Pemerintahan, termasuk pengaturan ttg kedudukan,
tugas, wewenang dan hubungan antara lembaga-lembaga negara.
- Pasal-pasal y/ berisi materi hubungan negara dgn warga negara, termasuk konsePancasilai negara
dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hankam dll.
39. 7 kunci pokok sistem pemerintahan dalam Penjelasan UUD 45?
1. INDONESIA ialah negara y/ berdasar atas hukum (rechtsstaat), tdk berdasarkan atas kekuasaan belaka
(machtsstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara y/ tertinggi ditangan MPR (Die gezamte Staatsgewalt liegt allein bei der Majelis).
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara y/ tertinggi di bawah Majelis.
5. Presiden tdk bertanggung jawab kepada DPR.
6. Menteri negara ialah pembantu Presiden. Menteri negara tdk bertanggung jawab kepada DPR.
7. Kekuasaan kepala negara tdk tak terbatas.
40. a. Apa yang dimaksud dengan negara hukum?
negara hukum adalah negara yang bekerja dengan berlandaskan ketentuan dasar, berdasarkan UUD, dan
berdasarkan tata tertib hukum yang sesuai dengan pendapat, kehendak, dan kepentingan umum.
b. Landasan/kepentingan yang harus dipertimbangkan negara hukum?
- Landasan kegunaannya (doelmatigheid)
- Landasan hukumnya (rechtmatigheid)
0813-2074-9020
21
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
c. Sebut 4 syarat sebagai negara hukum?
- Ada suatu pola yang menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan.
- Ada suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis.
- Ada suatu sistem tertib hukum.
- Ada kekuasaan kehakiman yang bebas.
41. Apa yang dimaksud dengan sistem Konstitusional?
? Pemerintahan berdasarkan atas sistem Konstitusi (hkm dasar), tdk bersifat absolutisme (kekuasaan y/
tdk terbatas).
42. a. Tunjukkan 4 buah kunci pokok mengenai kekuasaan Presiden tidak tak terbatas?
- Presiden bertanggung jawab kepada MPR.
- Presiden harus memperhatikan suara DPR.
- DPR adalah juga badan yang memegang pengawasan yang efektif terhadap pemerintah.
- DPR mempunyai wewenang memanggil MPR untuk mengadakan sidang Istimewa bila DPR
menganggap Presiden melanggar.
b. Bagaimana wewenang DPR yang berkaitan dengan sistem kekuasaan Presiden tsb?
Kebijaksanaan atau tindakan Presiden dibatasi oleh adanya pengawasan yang efektif dari DPR.
43. a. Tunjukkan bahwa Menteri pun mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden?
Menteri adalah juga pemimpin negara yang membantu Presiden agar dalam penyelenggaraan kekuasaan
pemerintah itu tetap dipegang teguh sistem pemerintahan sesuai dengan UUD.
b. Tunjukkan bahwa sistem ini dimaksud demi tercapainya daya guna dan hasil guna kerja pemerintah?
? Dalam Penjelasan UUD: untuk menetapkan politik pemerintah dan koordIndonesiasi dalam
pemerintahan negara para Menteri bekerja satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpIndonesian
Presiden.
44. DPR adalah juga badan yang memegang pengawasan efektif thd pemerintah. Tunjukkan bahwa pengawasan
yang efektif itu merupakan sarana preventive untuk mencegah sistem Konstitusional menjadi absolutisme?
DPR yang anggotanya juga anggota MPR, mempunyai wewenang memanggil MPR mengadakan sidang
Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden bila DPR menganggap Presiden sungguh-
sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan UUD atau MPR.
45. Terangkan bagaimana tindakan DPR bila melihat Presiden melanggar?
? DPR menyampaikan memorandum pertama (3 bulan); memo kedua (1 bulan); memo ketiga; baru
sidang Istimewa.
46. Mengapa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi harus bekerja sama?
Karena dalam hal pembuatan Undang-Undang dan penetapan APBN, Presiden harus mendapat persetujuan
DPR.
47. Perbedaan antara bentuk Kabinet Presidential dengan Kabinet Parlementer?
Presidential: Menteri bertanggung jawab kepada Presiden.
48. a. Apa yang dimaksud dengan mekanisme kepemimpIndonesian lima tahun? masa jabatan selama 5
tahun.
b. Sebut apa yang dilakukan ORBA dalam rangka pelaksanaan mekanisme lima tahun? mengadakan
PEMILU.
49. Bagan mengenai kedudukan lembaga-lembaga negara?
50. a. Jelaskan bahwa satu lembaga negara dapat memegang lebih dari satu fungsi dan suatu fungsi dapat
dipegang oleh lebih dari satu lembaga negara?
Satu lembaga negara dpt memegang lebih dari satu fungsi. Dan suatu fungsi dpt dipegang o/ lebih dari
satu lembaga negara. Hal ini menggambarkan sistem pembagian kekuasaan (distribution of power).
b. Bandingkan dengan ajaran Trias Politika dari Montesquie?
? Ajaran Trias Politica dari Montesquie y/ menghendaki agar setiap fungsi (legislatif, eksekutif, dan
yudikatif) masing-masing hanya dipegang o/ satu lembaga saja (sistem pemisahan kekuasaan /
separation of power).
0813-2074-9020
22
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
c. Mana yang bersifat Integralistik? ya jelas distribution of power of love.
51. Jelaskan mekanisme kerja antara pemerintah, DPR, BPK dalam hal:
a. Proses penyusunan dan penetapan APBN?
Dalam hal pembuatan penetapan APBN, Presiden harus mendapat persetujuan DPR.
b. Pemeriksaan penggunaan APBN oleh BPK?
BPK memeriksa semua pelaksanaan APBN. Hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR guna
dipakai sbg bahan penilaian atau pengawasan dan pembahasan Rancangan APBN tahun berikutnya.
c. Pelaporan hasil pemeriksaan BPK?
? Apabila suatu pemeriksaan mengungkap hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atau yang
merugikan keuangan negara, maka BPK memberitahukan persoalan tsb pada pemerintah.
52. a. Sebutkan komposisi 3 komponen keanggotaan MPR menurut UUD 45?
Anggota-anggota DPR, ditambah dgn utusan-utusan daerah dan golongan-golongan (pasal 2 ayat 1).
b. Apakah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota MPR?
- Warga negara RI y/ telah berusia 21 tahun serta takwa kepada Tuhan YME.
- Dpt berbahasa INDONESIA dan cakap menulis serta membaca huruf latin serta berpendidikan
SLP.
- Bukan bekas anggota PKI.
53. a. Sebut 3 tugas MPR yang sangat menentukan jalannya negara dan bangsa!
Menetapkan UUD, GBHN dan memilih dan mengangkat Presiden dan Wapres.
b. Sebut pula wewenang MPR!
- Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/Mandataris mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai
pertanggungjawaban tsb.
- Mecabut mandat dan memberhentikan Presiden dlm masa jabatannya bila melanggar haluan
negara/UUD.
- Mengubah UUD.
- Menetapkan pimpIndonesian MPR y/ dipilih dari dan o/ anggota.
54. a. Siapakah yang memandu pengucapan sumpah/janji keanggotaan MPR? Ketua MA.
b. Sebut pula beberapa wewenang MPR? Idem ama yang di atas.
55. a. Apakah gunanya dibentuk fraksi-fraksi?
Untuk meningkatkan effisiensi dan efektivitas kerja MPR dan anggotannya dalam melaksanakan
tugasnya sebagai wakil rakyat.
b. Sebut fraksi-fraksi yang ada di MPR? F-ABRI, F-Karya Pembangunan, F-Partai Demokrasi
INDONESIA, F-Persatuan Pembangunan, F-Utusan Daerah.
c. Sebut pula fraksi yang ada di DPR? F-ABRI, F-Karya Pembangunan, F-Partai Demokrasi
INDONESIA, F-Persatuan Pembangunan.
56. Sebelum pimpIndonesian MPR tetap terpilih, siapa yang bertugas memimpin MPR? Anggota tertua dan
termuda.
57. Sehubungan dengan keluarnya TAP MPR No. III/MPR/1983 dan TAP MPR No. IV/MPR/1983, ketentuan
seperti terdapat dalam UU No. 5/1975 berubah.
Bagaimana bunyi TAP MPR No. III/MPR/1983 mengenai hal ini?
? Jumlah anggota MPR, DPR, dan DPRD disesuaikan dgn jumlah penduduk dan perkembangan
keadaan daerah.
Bagaimana bunyi TAP MPR No. IV/MPR/1983?
Dengan ditetapkannya Ketetapan ttg Referendum, maka ketentuan UU mengenai pengangkatan
sepertiga anggota Majelis, ditinjau kembali.
58. a. Siapa ketua dan para Wakil ketua MPR?
Harmoko; Syarwan Hamid, Ismail Hasan Metareum, Fatimah Achmad, Abdul Gafur, Poedjono
Pranyoto.
b. Siapa Ketua dan para Wakil ketua DPR?
Harmoko; Syarwan Hamid, Ismail Hasan Metareum, Fatimah Achmad, Abdul Gafur, Poedjono
Pranyoto.
0813-2074-9020
23
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Sebut dari fraksi mana mereka?
GOLKAR, ABRI, P3, PDI, GOLKAR, FUD
Mengapa Wakil ketua MPR diangkat menjadi ketua BP-MPR?
59. a. Bagaimana kedudukan Presiden menurut pasal 4 ayat 1 UUD 45?
? Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Hal ini berarti bahwa Presiden adl
Kepala kekuasaan eksekutif dlm negara & harus menjalankan kekuasaan pemerintahan harus selalu
berdasarkan UUD.
b. Bagaimana kedudukan Wapres?
Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa ‘dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang
Wapres’.
60. a. Siapakah yang mengganti Presiden bila ia berhalangan tetap?
Pasal 8 disebutkan bahwa ia digantikan oleh Wapres hingga masa jabatannya habis.
b. Bagaimana halnya apabila Wapres berhalangan tetap?
TAP MPR No. VI/MPR/1973, maka Presiden dan/ atau DPR meminta MPR memilih Wapres baru via
SI.
c. Bagaimana halnya bila keduanya berhalangan tetap?
? TAP MPR No. VII/MPR/1973, maka MPR dlm SI memilih y/ baru, sementara u/ MENLU dan
MENDAGRI.
61. a. Sebut beberapa wewenang Presiden dalam bidang legislatif?
Membentuk UU dengan persetujuan DPR.
b. Sebut wewenang Presiden dalam bidang yudikatif?
? Menetapkan PERPU dlm keadaan genting, menetapkan PP untuk melaksanakan UU.
c. Jelaskan kekuasaan Presiden dalam bidang pertahanan?
Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU; berhak menyatakan perang, membuat
perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
d. Jelaskan kekuasaan Presiden dalam bidang diplomatik?
? Berhak mengangkat duta dan konsul, serta menerima duta negara lain.
62. Berikan gambaran lahirnya suatu UU apabila:
Inisiatif datang dari pemerintah!
? Presiden berhak menetapkan PERPU dalam keadaan genting, dan bila disetujui DPR berubah jadi
UU.
Inisiatif datang dari DPR!
DPR bersama dengan pemerintah membuat UU.
63. a. Apa yang dimaksud dengan Noodverrordeningsrecht?
Kekuasaan perundang-undangan dalam keadaan darurat.
b. Dalam hal apakah Noodverrordeningsrecht itu terjadi?
Dalam hal ihwal kegentingan.
64. Berikan beberapa persyaratan untuk dipilih menjadi Presiden dan Wapres?
- Pasal 6 ayat 1 menetapkan bahwa Presiden ialah orang INDONESIA asli.
- TAP MPR No. II?MPR/1973 menetapkan bahwa calon: berusia 40 tahun; takwa kepada Tuhan YME;
setia kepada PANCASILA dan UUD 45; jujur dsb.
- Pemilihan Presiden dan Wapres dilaksanakan scr terpisah.
65. Berikan gambaran mengenai proses pemilihan Presiden dan Wapres?
- Calon Presiden diusulkan oleh fraksi secara tertulis, disampaikan pada pimpIndonesian MPR dengan
melalui pimpIndonesian fraksi yang mencalonkan dengan persetujuan calon yang bersangkutan.
- PimpIndonesian MPR mengumumkan nama calon Presiden y/ telah memenuhi persyaratan kepada
Rapat Paripurna MPR
- Calon yang diajukan lebih dari satu, dilakukan pemungutan suara.
- Calon tunggal, langsung disahkan dlm Rapat Paripurna.
- Setelah terpilih, dilakukan pengambilan sumpah.
- Pemilihan calon Wapres dilaksanakan segera setelah pengambilan sumpah Presiden.
- Calon Wapres diusulkan oleh fraksi pada pimpIndonesian MPR.
0813-2074-9020
24
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
66. a. Apakah kewajiban DPA?
Berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada
Pemerintah. DPA adl sebuah Council of State yang berwajib memberi pertimbangan kepada
Pemerintah.
b. Siapa yang mengambil sumpah/janji keanggotaan DPA?
Ketua MA.
Siapa yang mengangkat Ketua dan Wakil ketua DPA?
Presiden atas usul DPA.
Siapa yang menjadi Ketua DPA sekarang?
Soedomo.
67. a. Sebutkan beberapa tugas DPR!
- Bersama dgn Presiden membentuk UU dan APBN.
- Membahas u/ meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan
perdamaian dan perjanjian dgn negara lain y/ dilakukan o/ Presiden
- Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan y/ diberitahukan o/ BPK
- Berhak mengajukan RUU (hak inisiatif)
- Berhak mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan dan tindakan
pemerintah (hak petisi)
- Berhak meminta keterangan kepada pemerintah (hak interpelasi)
- Berhak mengubah RUU y/ diajukan Presiden (hak amandemen)
- Berhak mengadakan penyelidikan (hak angket)
b. Berapa jumlah anggota DPR?
500 orang
c. Bagaimana komposisinya?
? 400 orang hasil PEMILU dan 100 orang melalui pengangkatan dari GOLKAR ABRI.
68. Apa yang dimaksud dengan:
a. Hak amandemen: Berhak mengubah RUU y/ diajukan Presiden
b. Hak inisiatif: Berhak mengajukan RUU
c. Hak budget: Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan (APBN) y/
diberitahukan o/ BPK.
d. Hak ratifikasi: Membahas u/ meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang,
pembuatan perdamaian dan perjanjian dgn negara lain y/ dilakukan o/ Presiden
69. a. Berapa kali DPR bersidang sedikitnya dalam satu tahun?
? Bersidang sedikitnya sekali dlm setahun
b. Apa yang biasa dilakukan Presiden pada setiap tgl 16 Agustus yang berhubungan dgn sidang DPR itu?
Pidato Kenegaraan menyambut peringatan Kemerdekaan 17 Agustus, biasa disebut Konvensi.
70. a. Apa tugas BPK?
- BPK memeriksa semua pelaksanaan APBN. Hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR
guna dipakai sbg bahan penilaian atau pengawasan dan pembahasan Rancangan APBN tahun
berikutnya.
- Apabila suatu pemeriksaan mengungkap hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atau yang
merugikan keuangan negara, maka BPK memberitahukan persoalan tsb pada pemerintah.
71. a. Kepada Siapakah hasil pekerjaan BPK dilaporkan?
? Hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR.
b. Mengapa kepada Lembaga tsb?
? Guna dipakai sbg bahan penilaian atau pengawasan dan pembahasan Rancangan APBN tahun
berikutnya.
72. a. Undang-Undang apakah yang mengatur tentang BPK? UU No. 5 tahun 1973.
b. Siapakah yang mencalonkan anggota BPK? DPR.
c. Siapa yang mengangkatnya? Presiden atas usul DPR.
d. Siapa yang mengambil sumpah/janji anggota BPK? oleh MA dihadapan Presiden.
0813-2074-9020
25
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
73. a. Apakah tugas MA?
- MA adl pemegang kekuasaan kehakiman y/ Merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
- Berdasarkan UU No. 13 tahun 1965 susunan MA: Ketua; Wakil ketua dan beberapa ketua muda;
hakim-hakim agung/anggota MA; panitera dan panitera pengganti.
- Ketua, Wakil ketua dan para anggota MA diangkat o/ Presiden atas usul DPR.
- Sebelum memangku jabatannya, harus diambil sumpah/janjinya dihadapan Presiden.
- MA melakukan pengawasan tertinggi thd semua lingkungan pengadilan di seluruh INDONESIA.
- MA dpt memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga Tinggi negara.
- MA memberi nasehat hukum kepada Presiden/Kepala Negara u/ pemberian/penolakan grasi.
- MA mempunyai wewenang menguji scr materiil thd peraturan perundangan di bawah UU.
- MA memutus ttg permohonan kasasi thd putusan atau penetapan dlm tingkatan peradilan terakhir
dari pengadilan di semua lingkungan peradilan.
b. Lembaga apa yang mencalonkan anggota MA? DPR.
c. Siapa yang mengangkatnya? Presiden atas usul DPR.
Kepada siapa Ketua dan Wakil ketua MA bersumpah/berjanji? Presiden
Siapa nama Ketua MA sekarang? Sarwata.
74. Bagaimana bunyi pasal 26 ayat 1 UUD 45 dan Penjelasannya mengenai warga negara?
? ‘Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.’ Misalnya peranakan Belanda, Tionghoa,, Arab
yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia
kepada negara RI, yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
75. Tunjukkan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan
pemerintahan?
? Sebagai konsekuensi prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan.
76. Tunjukkan pasal-pasal dalam UUD 45 yang mencerminkan bahwa:
a. negara INDONESIA bersifat demokratis! pasal 28.
b. Tiap-tiap WN berhak atas pekerjaan yang layak. pasal 27 ayat 2.
c. Negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama. pasal 29 ayat 1.
77. Prinsip pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar oleh negara dalam pasal 34 UUD 45 dan prinsip
Demokrasi ekonomi pasal 33, berkaitan erat satu sama lainnya, bahkan kedua pasal itu tercantum dalam satu
bab yaitu bab kesejahteraan sosial. Jelaskan!
Pasal 33 ini merupakan pasal yang penting dan esensiil, karena pasal ini menyangkut pelaksanaan dari
Demokrasi ekonomi dan keadilan sosial. Semangat mewujudkan keadilan sosial terpancar pula dalam
pasal berikutnya yaitu pasal 34 yang mengatur bahwa anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
78. Penjelasan atas bab II angka 1 P – 4 (TAP No. II/MPR/1978) mengemukakan bahwa agama dan
kepercayaan thd Tuhan YME itu berdasarkan keyakIndonesian, hingga tidak dapat dipaksakan, dan memang
agama dan kepercayaan thd Tuhan YME itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan
menganutnya.
Bagaimana pendapat anda mengenai hal ini? Jelaskan!
? Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi
manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai
mahluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian
golongan. Agama dan kepercayaan thd Tuhan YME berdasarkan keyakIndonesian hingga tidak
dapat dipaksakan.
Bagaimana bila hal itu ditinjau dari sudut UUD 45?
Diatur dalam pasal 29 ayat 1 dan 2.
Bagaimana bila dilihat dari segi P – 4?
Sangat manusiawi dan sangat beradab.
79. Berikan gambaran bahwa tiap-tiap WN berhak mendapat pengajaran?
Tercermin dalam Pembukaan UUD 45 yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia antara lain
berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.
0813-2074-9020
26
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
80. Berikan gambaran mengenai:
a. Pengertian kebudayaan pada umumnya?
? Kebudayaan adalah hasil daya cipta, kreasi manusia dalam usahanya mempertahankan hidup.
b. Pengertian kebudayaan nasional seperti tertuang dalam Penjelasan UUD 45?
Kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat INDONESIA seluruhnya. Kebudayaan
lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di INDONESIA,
terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab,
budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat
memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat
kemanusiaan bangsa INDONESIA.
c. Kedudukan bahasa-bahasa daerah?
? Salah satu unsur budaya yang penting yang dikemukakan pula dalam Penjelasan UUD ialah bahwa
bahasa-bahasa daerah akan tetap dihormati dan dipelihara oleh negara.
81. a. Apa yang dimaksud dengan Demokrasi Ekonomi seperti dimaksud pasal 33?
? Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpIndonesian atau penilikan anggota-
anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang-
seorang.
b. Sebutkan sekurangnya 4 buah ciri positif Demokrasi ekonomi!
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara.
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga
Perwakilan Rakyat, serta pengawasan thd kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga Perwakilan
Rakyat pula.
Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak
akan penghidupan yang layak.
Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tdk boleh bertentangan dgn kepentingan masyarakat.
Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap WN diperkembangkan sepenuhnya dlm batas yang tidak
merugikan kepentingan umum.
Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antardaerah dalam satu kesatuan
perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal
dalam rangka perwujudan WANUS dan HANNAS.
c. Sebut 3 buah ciri negatif Demokrasi ekonomi!
- Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain
yang dalam sejarahnya di INDONESIA telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan
struktural posisi INDONESIA dalam ekonomi dunia.
- Sistem etatisme dalam mana negara beserta Aparatur ekonomi negara yang bersifat domIndonesian
serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- Pemusatan kekuatan eko pd satu kelompok dlm btk monopoli & monoPancasilaoni y/ merugikan
masyarakat.
82. Penjelasan UUD 45 pasal 18 menyatakan bahwa negara INDONESIA adalah suatu eenheidsstaat. Di
daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan perwakilan daerah.
Apa yang dimaksud dengan eenheidsstaat? INDONESIA tak akan mempunyai daerah di dalam
lingkungannya yang bersifat staat juga.
Apa yang dimaksud dengan daerah otonom? bersifat administrasi belaka.
Jelaskan mengenai sistem desentralisasi! sistem pembagian kekuasaan.
SOAL 2
1. Berikan gambaran peristiwa-peristiwa sebelum UUD 45 ditetapkan!
0813-2074-9020
27
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
? 16 Juli 1945 telah mempunyai rancangan Pembukaan UUD yaitu Piagam Jakarta y/ disahkan tgl 22
Juni 1945 o/ BPUPKI.
? 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di Hiroshima.
? 7 Agustus, Panglima Tentara Jepang wilayah Selatan Marsekal Terauchi Hisaichi menyetujui
dibentuknya PPKI.
? 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta dan Radjiman berangkat ke Dallat/Saigon memenuhi panggilan
Terauchi, dan kembali ke INDONESIA tgl 14 Agustus 1945.
? 15 Agustus 1945, golongan pemuda dipimpin o/ Chairul Saleh mengadakan rapat di lembaga
Bakteriologi di Pegangsaan Timur dan memutuskan bahwa Proklamasi harus segera dilaksanakan.
Wikana dan Darwis diutus u/ menyampaikan hal itu pada Soekarno. Tetapi karena menolak, maka
Soekarno dibawa ke Rengasdengklok.
? 16 Agustus 1945, keluar Instruksi Terauchi agar menjaga status quo.
? Terjadi rapat-rapat lainnya sambil merancang Proklamasi
? 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan: 1. Mensahkan UUD negara; 2. Memilih dan menetapkan
Presiden dan Wapres; 3. Presiden u/ sementara akan dibantu o/ Komite Nasional.
2. a. Tunjukkan 2 kurun waktu berlakunya UUD 45?
Tgl 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949.
Dalam kurun waktu 1945-1949, UUD 45 tdk dpt dilaksananakan dgn baik karena bgs INDONESIA
sedang disibuki dgn perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan diberlakukan Aturan Peralihan
pasal IV (karena MPR belum dpt dibentuk), sehingga keluar Maklumat Wakil Presiden No. X atas
usulan tgl 16 Oktober 1945 y/ memutuskan bahwa KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR
diserahi kekuasaan legislatif. Dan tgl 3 November 1945, keluar Maklumat Pemerintah y/
menyetujui timbulnya parpol. Tgl 11 November 1945 BP-KNIP mengusulkan mengenai
pertanggungjawaban Menteri kepada DPR (KNIP), dgn demikian tgl 14 November 1945
terbentuklah Kabinet Parlementer pertama dan diangkat sbg Perdana Menteri ialah Sutan Sjahrir,
karena dinilai sbg orang y/ tepat u/ menghadapi diplomasi dgn Barat. Peristiwa ini dikenal dgn
sebutan penyimpangan Konstitusional y/ prisipiil.
Tgl 5 Juli 1959 – sekarang.
- Periode Orde Lama (1959-1966)
Berlakunya Manipol y/ intinya adl USDEK (UUD 45, Sosialisme INDONESIA, Demokrasi
Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian INDONESIA).
Lembaga negara bersifat sementara.
Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA
menjadi Menteri Negara.
Hak budget tdk berjalan.
MPRS menetapkan Soekarno sbg Presiden seumur hidup.
Pemberontakan G 30 S/PKI
Hakekat 1 Oktober: hari peringatan keunggulan dari kekuatan PANCASILA; hari peningkatan
kebulatan tekad perjuangan dlm mengamankan dan mengamalkan PANCASILA; hari u/
lebih meresapkan dan mempertebal keyakIndonesian akan kebesaran, keunggulan dan
Kesaktian PANCASILA; peningkatan kewaspadaan nasional agar tdk terulang kembali
terjadinya tragedi nasional.
TRITURA: 1. Bubarkan PKI; 2. Bersihkan Kabinet dari unsur PKI; 3. Turunkan harga.
11 Maret 1966, keluar SUPERSEMAR y/ berupa perintah kepada LetJen Soeharto atas nama
Presiden mengambil segala tindakan y/ dianggap perlu u/ menjamin kestabilan jalannya
pemerintahan dan jalannya revolusi.
- Periode Orde Baru (1966-sekarang)
12 Maret 1966, LetJen Soeharto membubarkan PKI.
22 Juni 1966 Jenderal A.H. Nasution dilantik sbg Ketua MPRS.
Maret 1967 dlm sidang Istimewa memutuskan menarik mandat MPRS dari Presiden Soekarno
dan mengangkat Jenderal Soeharto sbg Pejabat Presiden.
Maret 1968 mengangkat Soeharto sbg Presiden sampai Pemilu.
Mekanisme Pemilu selama lima tahunan mulai dari tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan
1997.
Mekanisme PELITA 1/4/1969-31/3/1974; 74-79; 79-84; 84-89; 89-94; 94-99.
b. Di antara kedua kurun waktu itu UUD apakah yang berlaku di negara INDONESIA?
UUD 45, UUD RIS, UUDS, UUD 45
0813-2074-9020
28
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
3. a. Jelaskan mengapa INDONESIA pada tahun 1949 berbentuk RIS?
Sebagai konsekuensi hasil perundingan Konferensi Meja Bundar.
b. Bagaimana nasib UUD 45 di antara Desember 1949 dan Agustus 1950?
Dipakai Konstitusi RIS dan UUD 45 hanya berlaku di negra bagian RI yang wilayahnya meliputi
sebagian pulau Jawa dan Sumatra dengan ibukota Yogyakarta.
4. a. Mengapa pada tgl 17/8/50 RIS dibubarkan?
? Karena usaha rakyat yang dilancarkan di mana-mana untuk kembali ke bentuk negara kesatuan RI
b. Terangkan mengenai UUDS-NKRI 1950?
? UUDS 1950 menganut sistem parlementer, berpijak pada landasan pemikiran demokrasi liberal
yang mengutamakan kebebasan individu.
c. Konstituante y/ dibentuk berdasarkan UUDS-NKRI 1950 tdk berhasil membuat UUD. Mengapa?
Karena dalam sidang terlalu berkembang sifat leberalisme dan individualisme.
5. a. Bagaimana proses lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959?
Terjadi kemacetan dalam sidang konstituante
Presiden Soekarno pidato berjudul ‘Res Publica, Sekali lagi Res Publica’ yang isi pokoknya agar
konstituante kembali ke UUD 45.
Amanat Soekarno diperdebatkan dan tidak tercapai 2/3 suara.
b. Apa isi Dekrit tsb?
Konstituante dibubarkan
UUD 1945 berlaku lagi dan tidak berlakunya lagi UUDS-1950
Akan dibentuk MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
6. a. Dalam kurun waktu 1945-1949 UUD 45 tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Mengapa?
Terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap UUD 45.
b. Selama MPR, DPR, DPA belum dibentuk, siapa yang menjalankan kekuasaan waktu itu?
? Dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional (AP Pancasilal II)
c. Apakah hal itu dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari segi hukum? dapat dong.
7. Sebut berturut-turut hukum dasar tertulis y/ pernah berlaku di INDONESIA lengkap dengan tgl dan
tahunnya!
UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949.
Konstituante RIS, tanggal 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950.
UUDS 1950, tanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959.
UUD 1945, tanggal 5 Juli 1959 – sekarang.
8. Bulan November 1945 ada satu penyimpangan Konstitusional yang prinsipiil thd UUD 45.
Apakah yang dimaksud dengan penyimpangan itu?
Tgl 14 November 1945 terbentuklah Kabinet Parlementer pertama dan diangkat sbg Perdana Menteri
ialah Sutan Sjahrir
Mengapa terjadi penyimpangan?
Dalam kurun waktu 1945-1949, UUD 45 tdk dpt dilaksananakan dgn baik karena bgs INDONESIA
sedang disibuki dgn perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan diberlakukan Aturan Peralihan
pasal IV (karena MPR belum dpt dibentuk), sehingga keluar Maklumat Wakil Presiden No. X atas
usulan tgl 16 Oktober 1945 y/ memutuskan bahwa KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR
diserahi kekuasaan legislatif. Dan tgl 3 November 1945, keluar Maklumat Pemerintah y/
menyetujui timbulnya parpol. Tgl 11 November 1945 BP-KNIP mengusulkan mengenai
pertanggungjawaban Menteri kepada DPR (KNIP), dgn demikian tgl 14 November 1945
terbentuklah Kabinet Parlementer pertama dan diangkat sbg Perdana Menteri ialah Sutan Sjahrir,
karena dinilai sbg orang y/ tepat u/ menghadapi diplomasi dgn Barat. Peristiwa ini dikenal dgn
sebutan penyimpangan Konstitusional y/ prisipiil.
9. a. Apa yang diusulkan KNIP pada tgl 16 Oktober 1945? kepada Presiden agar KNIP diberi kekuasaan
legislatif.
b. Apa isi Maklumat Wapres No. X tahun 1945?
Memutuskan bahwa KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan
menyetujui bahwa pekerjaan sehari-hari, berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh
BP-KNIP.
0813-2074-9020
29
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Apa yang diusulkan BP-KNIP pada tgl 3 November 1945? Mengenai timbulnya parpol.
Apa yang diusulkan BP-KNIP pada tgl 11 November 1945?
? Pertanggungjawaban Menteri kepada DPR (waktu itu KNIP).
10. Kapan tepatnya mulai ORLA dan kapan pula tepatnya mulai ORBA?
ORLA (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966); ORBA (12 Maret 1966 – sekarang).
11. Di dalam masa ORLA terdapat beberapa kasus penyimpangan thd UUD 45. Sebutkan!
Berlakunya Manipol y/ intinya adl USDEK (UUD 45, Sosialisme INDONESIA, Demokrasi Terpimpin,
Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian INDONESIA).
Lembaga negara bersifat sementara.
Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri
Negara.
Hak budget tdk berjalan.
MPRS menetapkan Soekarno sbg Presiden seumur hidup.
Pemberontakan G 30 S/PKI
Hakekat 1 Oktober: hari peringatan keunggulan dari kekuatan PANCASILA; hari peningkatan kebulatan
tekad perjuangan dlm mengamankan dan mengamalkan PANCASILA; hari u/ lebih meresapkan dan
mempertebal keyakIndonesian akan kebesaran, keunggulan dan Kesaktian PANCASILA; peningkatan
kewaspadaan nasional agar tdk terulang kembali terjadinya tragedi nasional.
TRITURA: 1. Bubarkan PKI; 2. Bersihkan Kabinet dari unsur PKI; 3. Turunkan harga.
11 Maret 1966, keluar SUPERSEMAR y/ berupa perintah kepada LetJen Soeharto atas nama Presiden
mengambil segala tindakan y/ dianggap perlu u/ menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan
jalannya revolusi.
12. Ceritakan mengenai Pemberontakan G 30 S/PKI!
? Rencana penggantian PANCASILA dengan komunis melalui penculikan tujuh Perwira.
13. Setiap tgl 1 Oktober kita selalu memperingati Hari Kesaktian PANCASILA.
Mengapa?
1. Hari peringatan keunggulan dari kekuatan-kekuatan PANCASILA.
2. Hari peningkatan kebulatan tekad perjuangan dalam mengamankan dan mengamalkan
PANCASILA
3. Hari untuk lebih meresapkan dan mempertebal keyakIndonesian akan kebesaran, keunggulan dan
kesaktian PANCASILA
4. Peningkatan kewaspadaan nasional agar tidak terulang kembali terjadinya tragedi nasional.
Mengapa dikatakan bahwa PANCASILA itu sakti? gue kagak tau
14. a. Mengapa lahir Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) pada awal bulan Februari 1966?
Presiden Soekarno terhadap PKI tidak mau mendengarkan dan memenuhi tuntutan rakyat sehingga
timbul situasi konflik antara rakyat dan Presiden ditambah dengan semakin runcing dan keadaan
ekonomi serta keamanan tidak terkendali.
b. KAMI mengumandangkan TRITURA. Apa isi TRITURA?
Bubarkan PKI
Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur PKI
Turunkan harga sandang pangan (perbaikan ekonomi).
15. Ceritakan lahirnya SUPERSEMAR?
Akibat dari gerakan memperjuangkan TRITURA dan demonstrasi yang disertai aksi coret-coret berlangsung
semakin keras sehingga muncul istilah DPR jalanan.
16. a. Langkah apakah yang mula-mula ditempuh pemegang SUPERSEMAR?
Menetapkan pembubaran dan pelarangan PKI termasuk semua bagian organisasinya.
b. Apakah yang dicanangkan ORBA?
Mencanangkan untuk menegakkan PANCASILA dan UUD 45 secara murni dan konsekuen.
17. Sebutkan langkah-langkah yang ditempuh ORBA dalam upaya melaksanakan UUD 45 secara murni dan
konsukwen?
12 Maret 1966, pembubaran dan pelarangan PKI
22 Juni 1966, Jenderal A. H. Nasution dilantik menjadi ketua MPRS.
0813-2074-9020
30
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
18. Tunjukkan bahwa pada periode ORBA mekanisme lima tahunan berjalan baik!
PEMILU dilaksanakan 5 tahun sekali, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992.
19. Tahun 1973 diadakan konsolidasi dan penyederhanaan kepartaian. Tunjukkan!
PPP hasil fusi dari NU, PANCASILAII, Perti, dan Parmusi; PDI fusi dari PNI, Parkindo, IPKI, Partai
Katolik, dan Murba.
20. a. Mengapa UUD 45 perlu dilestarikan?
Karena selain sebagai dasar negara, juga sebagai pegangan yang akan tetap relevan dalam rangka
mengahdapi tantangan masa depan.
b. Sebutkan TAP MPR tahun 1983 yang berkaitan dengan usaha pelestarian UUD 45!
? TAP MPR No. I/MPR/1983 pasal 104 y/ menyatakan bahwa MPR berketetapan u/
mempertahankan UUD 45, tdk berkehendak dan tdk akan melakukan perubahan terhadapnya.
? TAP MPR No. IV/MPR/1983 ttg referendum y/ antara lain menyatakan bahwa bila MPR
berkehendak mengubah UUD 45, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui
referendum.
? UU No. 5/1985 ttg referendum y/ merupakan pelaksanaan Ketetapan No. IV/MPR/1983.
c. Apa yang menjadi tugas kita dalam upaya melestarikan UUD 45? == terserah gue aja lah.
21. Dalam TAP MPR No. I/MPR/1983 diatur tentang pengambilan putusan MPR.
Jelaskan makna putusan berdasarkan mufakat!
Bagaimana pelaksanaan TAP No. I/MPR/1983 thd pasal 37 UUD 45?
SOAL 3
a. Jelaskan hubungan antara Proklamasi – Tujuan Nasional – GBHN!
0813-2074-9020
31
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
? PANCASILA, UUD 45 dan GBHN: GBHN disusun berdasarkan landasan idiil PANCASILA dan
landasan Konstitusional/struktural UUD 45. Dengan demikian GBHN merupakan landasan
oprasionalnya.
b. Jelaskan hubungan antara pasal 3 UUD 45 dengan GBHN!
Landasan hukum GBHN ialah pasal 3 yang menetapkan bahwa MPR menetapkan GBHN.
c. Bagaimana hubungan antara ORBA dengan GBHN?
a. Apakah fungsi PANCASILA dan UUD 45 bagi GBHN?
GBHN disusun berdasarkan landasan idiil PANCASILA dan landasan konstitusional/struktural UUD
45.
b. Dalam kaitan ini apa fungsi GBHN itu sendiri?
GBHN merupakan landasan oprasionalnya.
Terangkan mengenai pengertian, maksud dan tujuan GBHN?
? Pengertian: adl suatu haluan negara ttg pembangunan nasional dlm garis-garis besar sbg pernyataan
kehendak rakyat dan y/ hakekatnya merupakan Pola Umum Pembangunan Nasional y/ merupakan
rangkaian program pembangunan y/ menyeluruh, terarah, terpadu dan berlangsung terus menerus u/
mewujudkan tujuan nasional.
? Maksud: u/ memberikan arah bagi perjuangan bgs INDONESIA dlm mengisi kemerdekaannya.
? Tujuan: u/ mewujudkan kondisi y/ diinginkan baik dlm jangka sedang lima tahun maupun dlm jangka
panjang 25 tahun, sehingga bertahap cita-cita bgs seperti y/ tercantum dlm Pembukaan UUD 45 yaitu
masyarakat y/ adil dan makmur dpt terwujud.
a. Bagaimana cara rakyat diikusertakan dalam proses penyusunan GBHN? [hal 72 – 78]
b. Berikan gambaran lengkap mengenai proses penyusunan GBHN Th 73, 78, 83 dan 1988? [hal 72 – 78]
c. Bagaimana proses penyusunan GBHN 1993-1998? [hal 72 – 78]
Mengapa pada periode 1945-1949 INDONESIA tidak memiliki GBHN?
Karena suasana diliputi oleh perjuangan melawan dan mengusir penjajah.
Pada masa ORLA (1959-1965), INDONESIA dikatakan memiliki GBHN. Apa yang dimaksud dengan GBHN
waktu itu?
Pidato Presiden Soekarno tgl 17 Agustus 1959 yang berjudul ‘Penemuan Kembali Revolusi Kita’ (The
Rediscovery of Our Revolution) yang dikenal dengan Manifesto Politik.
Pada masa ORBA, khususnya pada tahun 1968, MPRS tidak berhasil membuat GBHN.
Mengapa?
Karena persiapan kurang masak dan MPRS hanya berhasil memilih Presiden untuk masa jabatan 1968-
1973 dan mandat untuk melaksanakan PEMILU selambatnya tahun 1971.
Apa respon pemerintah thd pengalaman tsb dalam menghadapi SIUM MPR Th 1973?
Presiden mengambil prakarsa untuk membantu MPR dengan menyiapkan bahan GBHN.
a. Kapan INDONESIA mulai memiliki GBHN yang menyeluruh dan terpadu? tahun 1973
b. Kapan INDONESIA mulai memiliki REPELITA? 1 April 1969 – 31 Maret 1974
c. Sebut REPELITA-REPELITA berikutnya lengkap dengan tgl mulai dan berakhirnya!
1/4/1969-31/3/1974; 74-79; 79-84; 84-89; 89-94; 94-99
Bandingkan sistematika GBHN 1988-1993 dengan GBHN 1993-1998!
Sistematika GBHN 1988-1993
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : POLA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL
BAB III : POLA UMUM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
BAB IV : POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA
BAB V : PENUTUP
Sistematika GBHN 1993-1998
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PEMBANGUNAN NASIONAL
0813-2074-9020
32
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
BAB III : PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA
BAB IV : PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM
BAB V : PELAKSANAAN
BAB VI : PENUTUP
GBHN 1993-1998 mempunyai arti khusus dan strategis. Mengapa disebut demikian?
? Karena merupakan tahapan pertama pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua dan sekaligus
merintis serta mempersiapkan proses tinggal landas pembangunan nasional sebagai pengamalan
PANCASILA.
Pembangunan nasional yang berdasarkan PANCASILA dan UUD 45 pada hakekatnya adalah pembangunan
manusia INDONESIA seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat INDONESIA. Terangkan makna
pernyataan itu!
Membangun secara serasi keseluruhan unsur manusia tersebut dengan tidak boleh berat sebelah.
Apakah tujuan pembangunan nasional seperti yang digariskan GBHN?
Tujuan Pembangunan Nasional mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur materiil dan spirituil
berdasarkan PANCASILA dan UUD 45.
Mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan
PANCASILA dan UUD.
Di dalam wadah negara Kesatuan RI yang Merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat.
Dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dIndonesiamis.
Dalam lingkungan pergaulan dunia yang Merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
a. Sebut 11 asas pembangunan nasional yang dikemukakan GBHN 1993-1998!
- Asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME.
- Asas manfaat.
- Asas Demokrasi PANCASILA.
- Asas adil dan merata.
- Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan.
- Asas hukum.
- Asas kemandirian.
- Asas kejuangan.
- Asas ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. Sebut 11 MODAS dan 8 faktor domIndonesiannya!
? Modal Dasar:
- Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara INDONESIA.
- Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- Wilayah Nusantara yang luas dan berkedudukan di katulistiwa pada posisi silang.
- Kekayaan alam yang beraneka ragam.
- Penduduk yang besar jumlahnya sebagai SDM yang potensial.
- Rohaniah dan mental yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME serta falsafah
PANCASILA.
- Budaya bangsa yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa yang bercirikan kebhinekaan
dan keekaan.
- Potensi dan kekuatan efektif bangsa, yakni segala sesuatu yang bersifat potensial dan produktif
yang telah menjadi milik bangsa termasuk kekuatan Parpol.
- ABRI sebagai kekuatan HANKAM dan kekuatan SOSPOL yang tumbuh dari rakyat.
Faktor DomIndonesian:
- Kependudukan dan sosial budaya.
- Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan dengan lingkungan dan alam tropiknya.
- SDA yang beraneka ragam termasuk flora dan fauna.
- Kualitas manusia dan masyarakat Indonesia.
- Disiplin nasional
- Manajemen nasional.
- Perkembangan regional dan global serta tahanan internasional yang selalu berubah secara
dIndonesiamis.
- KemungkIndonesian pengembangan.
0813-2074-9020
33
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Mengapa kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dikategorikan sebagai modal dasar pertama dan utama dalam
pembangunan nasional?
Karena tanpa mempunyai kedaulatan kita kagak bisa membangun.
Mengapa jumlah penduduk yang sangat besar dianggap sebagai salah satu modal dasar, sedangkan dewasa ini
rakyat dianjurkan mengikuti program KB? Bagaimana upaya kita agar jumlah penduduk yang besar itu
bermanfaat sebagai modal pembangunan?
Karena SDM adalah pelaku pembangunan, sedangkan KB hanya program kesejahteraan.
a. Apakah sebenarnya hakekat/inti pokok dari konsePancasilai WANUS?
Wawasan Nusantara: wawasan = wawas: pandangan, visie, outlook, atau keyakIndonesian wawasan
yang memandang rakyat, bangsa, negara sebagai satu kesatuan yang utuh.
b. Sebutkan cakupan konsePancasilai WANUS!
? (POLEKSOSBUDHANKAM).
Jelaskan pentingnya WANUS dalam pembangunan nasional?
? Memperkuat rasa kekeluargaan dan kebersamaan dalam dalam persatuan.
Apa yang dimaksud dengan ZEE?
? Wilayah laut sejauh 200 mil dihitung dari garis pangkal wilayah teritorial.
a. Berikan gambaran sejarah mengenai gagasan WANUS!
? Berpangkal tolak dari pengertian Archipelago menurut hukum internasional, yang kemudian
dikaitkan dengan cita-cita Proklamasi, falsafah bangsa dan negara INDONESIA, dan kepentingan
nasional.
b. Terangkan hukum yang dipergunakan sebelum lahirnya konsePancasilai WANUS!
? Dari pengertian Archipelago:
1. suatu kesatuan wilayah y/ batasnya ditentukan o/ laut dan di dalamnya terdapat pulau serta
gugusan pulau
2. gugusan pulau dengan perairan di antaranya sebagai kesatuan utuh dengan unsur air sebagai
penghubung.
Jelaskan tujuan WANUS ke luar dan ke dalam?
Ke dalam: mewujudkan kesatuan dalam segenap kehidupan baik aspek alamiah maupun aspek sosial
- aspek alamiah (TRIGATRA):
gatra letak geografi pada posisi silang
gatra keadaan dan kekayaan alam
gatra keadaan dan kemampuan penduduk
- aspek sosial (PANCAGATRA):
1. gatra ideologi
2. gatra politik
3. gatra ekonomi
4. gatra sosbud
5. gatra hankam
Ke luar: ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia.
Berikan gambaran perjuangan perolehan pengakuan konsePancasilai WANUS di forum internasional? [hal 87]
a. Apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional?
? kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju
kejayaan bangsa dan negara.
b. Tunjukkan pentingnya ketahanan nasional dalam pembangunan nasional!
? Ketahanan nasional akan mendorong pembangunan nasional.
Samakah ketahanan nasional dengan kekuatan militer! Jelaskan?
? Tidak. Kondisi dIndonesiamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek kehidupan
bangsa dan negara.
Penyelenggaraan pembangunan nasional mengacu pada kaidah penuntun yang merupakan pedoman bagi
penentuan kebijaksanaan pembangunan nasional agar senantiasa sesuai dengan landasan, makna dan
0813-2074-9020
34
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
hakikat, asas, wawasan dan tujuannya yang merupakan pengamalan semua sila PANCASILA dan sebagai
kesatuan utuh. Coba sebutkan beberapa kaidah penuntun itu! [hal 90 – 91]
Mengapa PJP dikatakan merupakan landasan bagi PELITA?
Karena PJP dilaksanakan secara bertahap dan sambung menyambung yang setiap tahapnya berjangka lima
tahun.
Tunjukkan tujuan ganda tahap pembangunan yang selalu sama!
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat; meletakkan landasan y/ kuat untuk tahap
berikutnya.
Jelaskan sasaran REPELITA I – VI!
? REPELITA I: sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian.
? REPELITA II: sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi
baku.
? REPELITA III: pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah baku
– jadi.
? REPELITA IV: pertanian – swasembada – tingkatkan industri yang menghasilkan mesin industri.
? REPELITA V: kekuatan industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat.
REPELITA dibuat dengan keputusan Presiden.
Mengapa ditetapkan dengan KEPPRES dan bukan dengan UU?
Karena REPELITA diusulkan dan dirancang oleh Pemerintah. (itu juga kali)
Kapan mulai dilaksanakan REPELITA VI? 1/4/1994
Kapan akan berakhirnya REPELITA VI? 31/3/1999
Berikan contoh tidak baiknya:
? Free fight liberalism Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan
bangsa lain yang dalam sejarahnya di INDONESIA telah menimbulkan dan mempertahankan
kelemahan struktural posisi INDONESIA dalam ekonomi dunia.
? Sistem etatisme dalam mana negara beserta Aparatur ekonomi negara yang bersifat domIndonesian
serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
? Pemusatan kekuatan eko pd satu kelompok dlm btk monopoli & monoPancasilaoni y/ merugikan
masyarakat.
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional dikenal TRILOGI Pembangunan yang urutannya tidak sama untuk
tiap REPELITA.
Sebutkan urutan TRILOGI Pembangunan REPELITA VI? (RES)
1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya y/ menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh
rakyat INDONESIA.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dIndonesiamis.
Apakah urutan TRILOGI Pembangunan pada REPELITA I sama dengan pada REPELITA VI? Jelaskan
jawaban anda? tentu tidak [SER].
Mengapa dikatakan bahwa dalam PJP II, masyarakat INDONESIA akan menghadapi banyak perubahan yang
mengandung peluang dan kendala?
Karena kemajuan yang telah dicapai dalam PJP I
Kemajuan pesat IPTEK
Pengaruh globalisasi.
Apa masalah yang masih harus diselesaikan dalam PJP II?
Upaya untuk lebih memeratakan pembangunan serta menghilangkan kemiskIndonesian dan keterbelakangan
Penataan peran ketiga pelaku ekonomi, terutama peranan koperasi
Perhatian secara khusus kepada pembIndonesiaan usaha golongan masyarakat yang berkemampuan lemah
Terangkan apa yang menjadi tujuan, sasaran umum, titik berat, dan sasaran bidang PJP II?
0813-2074-9020
35
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
? Tujuan PJP II: mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin.
? Sasaran Umum PJP II: terciptanya kualitas manusia dan masyarakat INDONESIA yang maju dan
mandiri dalam suasana tentram dan sejahtera lahir dan batin dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa
dan negara yang berdasarkan PANCASILA.
? Titik Berat PJP II: bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan
kualitas SDM dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan
bidang lainnya.
? Sasaran bidang PJP II:
- Ekonomi: terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas
kekeluargaan, Demokrasi ekonomi yang berdasarkan PANCASILA dan UUD 45.
- KESRA, Pendidikan dan Kebudayaan:
- Agama dan kepercayaan thd Tuhan YME:
- IPTEK: tercapainya kemampuan nasional dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan
IPTEK.
- Hukum: terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap.
- Politik, Aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media massa: terciptanya dan
berfungsinya tatanan kehidupan politik yang konstitusional; Aparatur negara yang bersih
bertanggung jawab, penuh pengabdian dan profesional; penyelenggaraan penerangan,
komunikasi dan media massa yang mampu menggugah peran serta masyarakat dan
meningkatkan kualitas Demokrasi.
- HANKAM: terwujudnya kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan negara dengan daya
tangkal yang tangguh berdasarkan sistem HANKAMRATA.
Terangkan mengenai PANCASILA sebagai satu-satunya asas? nu penting mah ngan hiji.
Sebutkan ciri posiutif yang perlu dipupuk dan dikembangkan secara berkesIndonesiambungan dalam hal
pelaksanaan Demokrasi Ekonomi seperti yang digariskan GBHN berdasarkan pasal 33 dan 34 UUD 45?
Demokrasi ekonomi mempunyai ciri-ciri positif seperti tercantum pada pasal 33 dan 34 UUD 45 sbb:
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara.
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Ciri-ciri positif Demokrasi Ekonomi:
Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga
Perwakilan Rakyat, serta pengawasan thd kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga Perwakilan
Rakyat pula.
Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak
akan penghidupan yang layak.
Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tdk boleh bertentangan dgn kepentingan masyarakat.
Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap WN diperkembangkan sepenuhnya dlm batas yang tidak
merugikan kepentingan umum.
Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antardaerah dalam satu kesatuan
perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal
dalam rangka perwujudan WANUS dan HANNAS.
Jelaskan tentang kondisi awal memasuki PELITA VI? [hal 98 – 99]
Apakah tujuan PELITA VI, sasaran umum, prioritas sasaran bidang kesra, dikbud dan iptek?
Tujuan PELITA VI:
menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk
mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang lebih selaras, adil dan merata
meletakkan landasan pembangunan yang mantap bagi tahap pembangunan berikutnya.
Sasaran Umum PELITA VI:
- Tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat INDONESIA.
- Peningkatan peran serta, effisiensi dan produktivitas rakyat.
- Peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan.
0813-2074-9020
36
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Prioritas PELITA VI: bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang
pembangunan lainnya seiring peningkatan SDM.
Sasaran PELITA VI: pemantapan bid industri; diversifikasi pertanian; koperasi; perdagangan; pemerataan
serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Kebijaksanaan PELITA VI: [terdiri dari 45 butir (hal 102 – 107)].
Kebijaksanaan PELITA VI terdiri atas 45 butir. Bagaimana kebijaksanaan pembangunan bid kep? [102-107]
GBHN ditetpkan oleh … dan dilaksanakan oleh … . Untuk melaksanaankan GBHN, Presiden menetapkan …
dalam bentuk KEPPRES. Berhasilnya pembnagunan tergantung kepada peran aktif … dan sikap mental
serta disiplin para … serta …
Pelaksanaan PELITA memerlukan biaya.
a. Dari mana biaya dapat diperoleh?
b. Apakah bentuk hukum RAPBN?
Jelaskan apa yang dimaksud dengan DWI fungsi ABRI?
Sebut Pancakrida Kabinet Pembangunan VI?
Melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pembangunan nasional sbg pengamalan
PANCASILA y/ bertumpu pd TRILOGI pembangunan, berwawasan Nusantara u/ memperkuat
ketahanan nasional dan tekad disiplin.
Meningkatkan disiplin nasional y/ dipelopori o/ Aparatur negara menuju terwujudnya pemerintah y/ bersih
dan berwibawa dlm memberikan pelayanan pd rakyat INDONESIA.
Membudayakan mekanisme kepemimpIndonesian nasional berdasarkan UUD 45, ideologi PANCASILA,
Demokrasi PANCASILA, Ekaprasetia Pancakarsa dlm kehidupan bernegara, berbangsa dan
bermasyarakat.
Melaksanakan politik luar negri y/ bebas dan aktif berdasarkan prinsip hidup berdampingan scr damai dlm
hubungan bilateral, regional dan global u/ kepentingan pembangunan nasional.
Melaksanakan pemilihan umum y/ langsung, umum, bebas dan rahasia dlm tahun 1997.
Jelaskan mengenai Demokrasi PANCASILA: [110-112]
a. Upaya menyelesaikan masalah
b. Sistem pengorganisasian negara
c. Paham yang dianut
d. Kebebasan individu tidak bersifat mutlak
e. Tidak akan terjadinya domIndonesiasi mayoritas maupun tirani minoritas
d. Aspek-aspek yang dikandung dalam Demokrasi PANCASILA.
0813-2074-9020
37
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
