soal pns: kebijakan pemerintah

Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil











KEBIJAKAN PEMERINTAH


1. Kurikulum sekolah selain yang berlaku secara nasional terdapat pula kurikulum yang
disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi daerah yang disebut dengan…
A. Kurikulum daerah
B. Kurikulum terpadu
C. Unsure daerah
D. Muatan local
JAWAB: D

2. Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) dibentuk dan anggotanya diangkat oleh
Presiden sebagai perwujudan…
A. Lembaga pembantu Presiden dalam pembangunan bidang pendidikan
B. Pengawasan pemerintah dalam pengendalian mutu pendidikan
C. Lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan
D. Institusi non departmental dalam perumusan kebijakan pendidikan
JAWAB: A

3. Penyelenggaraan EBTANAS pada tingkat SD, SLTP, dan SLTA memberi kontribusi positif
kepada pembangunan sector pendidikan terutama dalam…
A. Upaya pengendalian mutu pendidikan
B. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan
C. Mengurangi biaya operasional pendidikan
D. Memeratakan tanaga dan sarana kependidikan
JAWAB: A

4. Berikut ini bentuk-bentuk perguruan tinggi menurut Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, kecuali
A. Akademi
B. Politeknik
C. Sekolah tinggi
D. Diploma 1
JAWAB: D

5. Berikut ini nilai-nilai positif dari uoaya Pemerintah untuk memberi otonomi yang lebih luas
kepada perguruan tinggi negeri terutama untuk…
A. Melepaskan beban pemerintah dalam pendanaan operasional
B. Memacu pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat
C. Memacu perkembangan perguruan tinggi yang bersangkutan
D. Meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan
JAWAB: C

6. Pelaksanaan program pendidikan Paket A dan Paket B terutama dimaksudkan dalam rangka…
A. Mendukung program wajib belajar 9 tahun
B. Meningkatkan kecerdasan masyarakat
C. Memberikan bekal keterampilan
D. Memberantas buta pengetahuan dasar
JAWAB: D



0813-2074-9020



- 1 -


Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil



7. Program Kapal Pemuda ASEAN dan Jepang bermanfaat dalam hal-hal berikut, kecuali…
A. Meningkatkan rasa persaudaraan
B. Menumbuhkan saling pengertian
C. Pertukaran nilai-nilai budaya positif
D. Penghapusan batas-batas budaya
JAWAB: D

8. Kedudukan budaya daerah dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional adalah sebagai…
A. Pelengkap
B. Pendamping
C. Penunjang
D. Unsur
JAWAB: D

9. Menteri-menteri lingkungan hidup dari Negara-negara anggota ASEAN dewasa ini menggalang
kerjasama dan memberi perhatian serius dalam mengatasi masalah bersama, yakni…
A. Polusi tanah karena limbah plastic
B. Laranagan pemanfaatan kayu tropis
C. Kesadaran rakyat tentang lingkungan
D. Masalah asap dan kebakaran hutan
JAWAB: C

10. Pemindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain, yang dikenal dengan program
transmigrasi, akan lebih efektif apabila dilakukan dengan…
A. Peningkatan sarana social
B. Penyediaan lapangan kerja
C. Perumahan yang memadai
D. Pemerataan lapangan kerja
JAWAB: D

11. Dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang disalurkan oleh Pemerintah bertujuan untuk…
A. Menunjang kelancaran pembangunan
B. Mengembangkan desa yang tertinggal
C. Memberantas masalah kemiskinan
D. Mengatasai dampak krisis ekonomiu
JAWAB: D

12. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menyongsong pasaran bebas Asia Pasifik
tahun 2020, harus dijawab terutama dengan…
A. Meningkatkan sumber daya manusia
B. Mengusahakan modal yang memadai
C. Mengolah kekayaan alam yang melimpah
D. Mendapat bantuan teknologi tinggi
JAWAB: A

13. Deregulasi automotif automotif yang dilakukan oleh Pemerintah pertengahan tahun 1999,
diharapkan memberi dampak positif dalam rangka…
A. Menghidupkan pasar mobil yang lesu
B. Meningkatkan jumlah ekspor mobil
C. Membatasi penggunaan mobil impor
D. Memacu pertumbuhan industri mobil
JAWAB: D










0813-2074-9020










- 2 -


Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

14. Pemerintah telah menerbitkan dan menjual obligasi senilai Rp. 157,6 triliun, tujuan utamanya
adalah…
A. Mendorong perkembangan usaha swasta
B. Melunasi hutang perusahaan swasta nasional
C. Menutupi kekurangan anggaran pembangunan
D. Memacu pertumbuhan ekonomi nasional
JAWAB: D

15. Berikut ini pengaruh positif dari kebijakan kebebasan pers yang dikeluarkan oleh pemerintah,
kecuali…
A. Unsur budaya asing berkembang pesat
B. Perkembangan ilmu pengetahuan
C. Kebeanian mengekspresikan opini
D. Control masyarakat terhadap pemerintah
JAWAB: A

16. Fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan pengelompokkan
anggota yang mencerminkan…
A. Kebijakan pemerintah dalam mengatur lembaga tertinggi Negara
B. Perimbangan kekuasaan pemerintahan yang disepakati bersama
C. Pembagian kekuasaan legislative pada tingkat lembaga tertinggi Negara
D. Konfigurasi politik dan pengelompokkan fungsional dalam masyarakat
JAWAB: D

17. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1982 tentang Referendum telah dicabut dengan Ketetapan MPR
No. VIII/MPR/1998, karena…
A. Dinilai tidak sesuai dnegan tuntutan Pasal 37 UUD 1945
B. Memberi kekuasaan yang terlalu luas kepada pemerintah
C. Menghambat perubahan yang mendasar terhadap UUD 1945
D. Membuka kemungkinan terhadap perubahan UUD 1945
JAWAB: A

18. Hal yang amat penting diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah…
A. Optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah
B. Pelestarian nilai-nilai tradisional di daerah
C. Perencanaan terpadu pembangunan daerah
D. Kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa
JAWAB: D

19. Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1999 menentukan bahwa anggota DPR periode 1997/2000
diberikan pesangon, dengan pertimbangan terutama…
A. Kinerja Dewan yang tinggi dan masa bakti kurang dari 5 tahun
B. Memacu kerja anggota Dewan supaya lebih berprestasi
C. Meningkatkan kehormatan dan kesejahteraaan anggota Dewan
D. Jasa-jasa anggota Dewan dalam mendukung reformasi
JAWAB: D

20. Tim terpadu yang dibentuk pemerintah untuk mengkaji pemisahan lembaga eksekuti dan
yudikatif guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas, sebagi cirri utyama dari…
A. Negara hukum
B. Pemerintah demokrasi
C. Kedaulatan rakyat
D. Pemerintah republic
JAWAB: B








0813-2074-9020









- 3 -


Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

21. Kebijakan pemerintah untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif bertujuan…
A. Mewujudkan lembaga pengadilan yang mandiri
B. Memudahkan pengawasan terhadap lembaga peradilan
C. Meingkatkan efektivitas penyelenggaraan peradilan
D. Memperlancar penyelenggaraan administrasi kehakiman
JAWAB: A

22. Menurut peraturan perundang0undangan yang berlaku, pemberatasan korupsi, kolusi, dan
nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa saja, dengan memperhatikan praduga
tak bersalah, yahki seseorang dianggap tidak bersalah sebelum…
A. Menjadi terdakwa dalam tindak pidana yang dituduhkan
B. Menjadi tersangka bahwa dia melakukan kesalahan
C. Diperoleh bukti-bukti yang kuat tentang kesalahannya
D. Berlaku keputusan hakim yang menyatakan bersalah
JAWAB: D

23. Pertahanan dan keamanan bangsa dan Negara, menurut UUD 1945 menjadi tanggung jawab…
A. Pemerintah
B. TNI
C. Warga Negara
D. Rakyat
JAWAB: C

24. Pemisahan Polri dan TNI memiliki tujuan, terutama
A. Meningkatkan kesejahteraan Polri
B. Meningkatkan profesionalisme Polri
C. Mereformasi struktur oirganisasi Polri
D. Mereformasi struktur organisasi TNI
JAWAB: B

25. Peningkatan jumlah personel Kamra didasarkan pada pertimbangan, terutama…
A. Kemampuan profeesional Polri
B. Keterbatasan anggota Polri
C. Kerawanan social yang meningkat
D. Mewaspadai ancaman keamanan
JAWAB: D
JAWAB:



























0813-2074-9020



























- 4 -


Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

BEBERAPA KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN NASIONAL



Undang-undang
Undang-undang Nomor 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang Nomor 2 th 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang Nomor 22 th 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 43 th 1999 tentang perubahan atas UU no 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian
Peraturan Pemerintah
PP 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan
PP 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
PP 60 : word 97 (147 kb) penjelasan (349 kb) PP 61 : word 97 (69 kb) penjelasan (34 kb) - PP 60
dan 61 zip file (45 kb) self extracting file (61 kb) berikut penjelasan pasal demi pasal
PP Nomor 57 th 1998 tentang Perubahan Atas PP 30 th 1990 tentang Pendidikan Tinggi
PP Nomor 55 th 1998 tentang Perubahan Atas PP 28 th 1990 tentang Pendidikan Dasar
PP Nomor 56 th 1998 tentang Perubahan Atas PP 28 th 1990 tentang Pendidikan Menengah
PP Nomor 32 th 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Keppres & Inpres
Keppres Nomor 93 th 1999 tentang perubahan IKIP menjadi Universitas
Keppres Nomor199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen
Keppres Nomor 68 th 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
Inpres No, 6 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika
Kepmen
Kepmendiknas NOMOR 045/U/2002 tentang KURIKULUM INTI PENDIDIKAN TINGGI
Kepmendiknas Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
Kepmendiknas Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan
Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi
Kepmendiknas Nomor 178/U/2001 tentang GELAR DAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI
Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
JARAK JAUH
Kepmendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa
Kepmendiknas Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit
Jabatan Dosen
Kepmendiknas Nomor 042/U/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi
Sebagai Badan Hukum
Keputusan Menko Wasbang PAN tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa
Kepmendikbud Nomor 036/U/1993 tentang gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi
Kepmendikbud Nomor 222/U/1998 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
Kepmendikbud Nomor 188/U/1998 mengenai akreditasi program studi PT untuk program sarjana
Kepmendikbud Nomor 187/U/1998 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Kepmendikbud Nomor 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan
SKB Mendikbud dan Ka. BAKN tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka
kreditnya
Kepmendikbud Nomor 316/U/1998 tentang pengangkatan dan pemberhentian pimpinan perg. tinggi
dan pimpinan fakultas
Kepmendikbud Nomor 223/U/1998 tentang Kerjasama antar Perguruan Tinggi
Perubahan Keputusan Mendikbud tentang syarat dan prosedur WNA untuk menjadi mahasiswa PT di
Indonesia
Surat Menkeu tentang : Kriteria Mengenai Pengelolaan Dana Non Budgetair
SK Dirjen
SK Dirjen Dikti tentang perubahan dan peraturan tambahan SK Dirjen Dikti No : 08/DIKTI/Kep/2002
SK Dirjen Dikti tentang penyelenggaraan program reguler dan non reguler di perguruan tinggi negeri
SK Dirjen Dikti tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000
SK Dirjen Dikti tentang Penetapan penerima dana hibah program Domestic Colaborative Research
Grant
SK Dirjen Dikti tentang petunjuk tatacara pengangkatan Pembantu Rektor, Dekan, ....... dst



0813-2074-9020



- 5 -


Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil


SK Dirjen Dikti tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Program Studi
yang tidak Terakreditasi
SK Dirjen Dikti mengenai Tindak Lanjut Kepmendikbud Nomor 188/U/1988 tentang Akreditasi Program
Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana
Edaran & Surat Dirjen
Surat Dirjen Dikti tentang penundaan pembukaan program studi Kedokteran Umum
Surat Dirjen Dikti tentang nota kesepahaman antara KPU dan Depdiknas; Nota kesepahaman antara KPU
dan Depdiknas
Surat Dirjen Dikti tentang Penyalahgunaan Kewenangan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta: SIU
International University tidak sah (illegal) dan tidak dibenarkan menyelenggarakan pendidikan tinggi.
Surat Dirjen Dikti : Klarifikasi terhadap pemberitaan di GATRA edisi 20 Desember 2003 kepada Rektor
Universitas Mercu Buana dan Rektor Institut Teknologi Pembangunan Surabaya
Surat Dirjen Dikti tentang citra perguruan tinggi negeri dan BHMN yang terganggu akibat adanya
pemberitaan media cetak yang mengarah kepada komersialisasi PTN dan BHMN
Surat Dirjen Dikti tentang Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 017/U/2003 tanggal 7
Februari 2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun ajaran 2002/2003 dan ketentuan mengenai
penerimaan mahasiswa baru.
Surat Dirjen Dikti tentang penawaran pendidikan tinggi melalui iklan
Surat Dirjen Dikti tentang Keteladanan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sehubungan dengan
perselisihan dan pertikaian antara pihak pimpinan PTS dengan pihak Yayasan secara berkepanjangan
sehingga menurunkan kredibilitas PTS tersebut
Surat Dirjen Dikti tentang penerimaan mahasiswa baru
Surat Dirjen Dikti tentang kerjasama Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)
Surat Dirjen Dikti tentang Pas photo berjilbab/berkerudung
Surat Dirjen Dikti tentang Penghentian seluruh kegiatan dengan Royal Melbourne Institute of
Technology (RMIT)
Surat Dirjen Dikti tentang Tata krama dan kepatutan dalam hal penerimaan mahasiswa baru
Surat Dirjen Dikti tentang kesediaan PTN dan PT-BHMN untuk menerima calon mahasiswa
pascasarjana yang mendapat beasiswa pemerintah Indonesia
Surat Dirjen Dikti mekanisme penerimaan mahasiswa baru di PTN
Surat Dirjen Dikti tentang kelas jauh oleh UGM, Unpad dan ITB
Surat Dirjen Dikti tentang lembaga penjual gelar.
Surat Dirjen Dikti kepada pimpinan PTN mengenai daya tampung PTN
Surat Dirjen Dikti tentang pernyataan Rektor ITB di Kompas dan Media Indonesia
Surat Dirjen Dikti tentang pemberitaan di media massa tentang pembukaan program studi di
Universitas Jenderal Soedirman yang belum mempunyai ijin
Surat Dirjen Dikti tentang ketentuan penerimaan mahasiswa asing di PTN
Surat Dirjen Dikti Persyaratan menulis artikel di Jurnal Ilmiah Terakreditasi untuk kenaikan jabatan
dosen
Surat Dirjen Dikti tentang rancangan dokumen "Landasan Implementasi Perguruan Tinggi
sebagai Badan Hukum Milik Negara"
Surat Dirjen Dikti tentang Kesepakatan para pimpinan PTN untuk tetap menggunakan pola UMPTN
Surat Dirjen Dikti tentang Evaluasi Status program studi yang telah habis masa
berlakunya
Surat Dirjen Dikti tentang Akuntabilitas Perguruan Tinggi Negeri
Surat Dirjen Dikti tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan
Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi
Surat Dirjen Dikti tentang Rekomendasi Pendirian Akademi Bidang Kesehatan yang diselenggarakan
masyarakat.
Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran
Surat edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Sept 2000 tentang Penyelenggaraan Kelas Jauh format
word97;
Pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan tinggi baru format word97
Surat Dirjen Dikti tentang penerimaan mahasiswa baru sebelum pelaksanaan Ebtanas SMU/SMK
Surat Dirjen Dikti mengenai pencegahan plagiat
Untuk dapat memenuhi norma kewajaran proses pembelajaran di perguruan tinggi, maka perlu ada
pedoman beban kerja seseorang dosen yang melakukan tugasnya secara penuh waktu (sesuai
lampiran surat ini).
Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Guru Besar
Loncat jabatan fungsional Dosen ke Guru Besar Madya
Surat Sesjen Depdiknas tentang Program Analisis Jabatan Tahun 2002
Pengumuman Mahasiswa Asing yang akan Belajar di Indonesia dan Pengurusan Visa
Beasiswa di Perguruan Tinggi
Pemanfaatan lahan tidur
Bantuan beasiswa mahasiswa PTN dan PTS
Persyaratan Penilaian Ijazah Luar Negeri



0813-2074-9020



- 6 -


Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil


Pedoman Pengajuan Usulan Akreditasi Jurnal Ilmiah
Pedoman umum pemberian beasiswa dan kredit bantuan bagi mahasiswa tidak mampu
Jurnal ilmiah yang telah terakreditasi
Dokumen sekuriti instansi pemerintah dan BUMN/BUMD yang harus dicetak Perum Peruri
Somasi Bupati Kebumen pernyataan tidak puas terhadap penyelenggaraan pendidikan "kelas jauh"






























































0813-2074-9020






























































- 7 -